Rakerkesda Papua Tengah 2026 : Pemerintah Fokus atasi Tantangan Geografis, Logistik Obat dan Keamanan Tenaga Medis
Mulia – Puncak Jaya, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) ke-1 Tingkat Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2026 dengan mengusung tema “Mekar di Puncak Jaya, Menerangi Papua Tengah”. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Papua Tengah (02/07).
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah dr. Silwanus A. Sumule, S.Pog (K), Dirjen Farmalkes Kemenkes RI Dr. Jefri Adrianto, M.APP., Sc, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dr. Agus, M.Kes., CH., Med., CHT., SP., KKLP, Pimpinan DPRK Puncak Jaya, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya Yubelina Enumbi, SE., MM., MH, jajaran Kepala dinas kesehatan kabupaten se-Papua Tengah, direktur rumah sakit, tenaga kesehatan, serta para pemangku kepentingan di bidang kesehatan.
Dalam rapat kerja tersebut, peserta membahas berbagai isu strategis, antara lain evaluasi pelaksanaan program kesehatan, peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan, penguatan sumber daya manusia kesehatan, percepatan penurunan angka stunting, pengendalian penyakit menular, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
Mewakili Bupati Puncak Jaya, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya Yubelina Enumbi, SE., MM., MH menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi atas penunjukan daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagai lokasi penyelenggaraan Rakerkesda. “Kami ingin menunjukkan bahwa Puncak Jaya aman, selama ini mungkin banyak yang berfikir datang ke Puncak Jaya tidak aman, tapi kami buktikan bahwa dengan keyakinan, bapak dan ibu semua bisa hadir dan merasa aman di sini” ungkap Yubelina.
Disisi lain, Pj. Sekda Puncak Jaya juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di Puncak Jaya. Menurutnya, kondisi geografis pegunungan yang ekstrim membuat proses evakuasi pasien sangat bergantung pada transportasi udara “Cuaca buruk sering kali menjadi penghalang utama dalam mengevakuasi atau merujuk pasien yang mengalami kondisi gawat darurat, di lain sisi dari 10 Puskesmas yang aktif, mayoritas masih mengalami kekurangan tenaga medis baik dokter maupun perawat” ungkapnya.
Sebagai solusi atas kendala evakuasi medis antardaerah yang memakan biaya besar dan berisiko tinggi, pemerintah provinsi Papua Tengah bersama pemerintah kabupaten Puncak Jaya meresmikan peningkatan status RSUD mulia menjadi rumah sakit rujukan.
Selain itu, Pj. Sekda Yubelina juga berharap dalam raker kesda ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk mengatasi ketimpangan fasilitas dan tenaga medis di wilayah pegunungan “mari kita satukan tekad dan komitmen, transformasi kesehatan harus benar-benar dimulai dari 3T agar pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Papua Tengah khususnya di Puncak Jaya” harap Yubelina.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah dr. Silwanus A. Sumule, S.Pog (K) menekankan bahwa pemerataan layanan kesehatan di 8 kabupaten di Papua Tengah masih berbenturan dengan kondisi geografis yang ekstrim. Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan SDM, logistik hingga keselamatan para tenaga medis di lapangan.
Ia melanjutkan ada beberapa poin krusial yang menjadi fokus utama dalam raker kesda ini. rasio tenaga kesehatan terdapat ketidaksesuaian rasio tenaga kesehatan khususnya bidan di wilayah Papua Tengah, kendala distribusi obat via udara, jaminan keselamatan tenaga medis, sistem rujukan dan pembiayaan BPJS dan percepatan perencanaan anggaran 2027 “Dinas Kesehatan diinstruksikan untuk melakukan validasi data merujuk pada standar kementerian kesehatan guna mengatasi kekurangan tenaga medis, selain itu saya meminta dukungan Dirjen Farmalkes untuk mencari terobosan terkait pengiriman logistik obat via udara yang memakan biaya besar” lanjutnya.
Dalam konteks jaminan keselamatan tenaga medis di daerah rawan konflik menjadi perhatian serius “Pemerintah tidak akan memaksakan penugasan dokter atau perawat ke distrik yang tidak aman dan mendesak pemerintah setempat untuk memberikan jaminan keamanan bagi petugas di lapangan” tekannya.
Sistem rujukan saat ini yang memadai hanya terpusat di Mimika dan Nabire selain itu, perlunya penyelesaian masalah administrasi seperti pencegahan double claim BPJS agar pembiayaan kesehatan daerah lebih efektif.
Beliau berharap melalu raker kesda ini Pemprov Papua Tengah mendorong adanya kolaborasi yang lebih transparan dan taktis antara pusat dan daerah. Pembenahan fasilitas tidak akan berarti tanpa adanya pemerataan akses logistik dan jaminan keamanan bagi para pahlawan kesehatan yang melayani di garis depan Papua Tengah.
Melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah ke-1 ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi dan langkah strategis yang mampu memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Papua Tengah, sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
