SEMINAR SEHARI MRP, SELAMATKAN MANUSIA DAN TANAH PAPUA

Mulia – Pelaksanaan seminar sehari dalam kunjungan kerja Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam rangka sosialisasi visi dan misi MRP tentang penyelamatan manusia dan tanah papua yang diselenggarakan di Gereja GIDI Emaus berlangsung hikmat (13/2)

Turut hadir dalan agenda tersebut Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM, Kapolres Puncak Jaya AKBP. Drs. Mikael Suradal, MM, Danramil Mulia, Anggota DPRD, Ketua Wilayah Yamo Pdt. Yason Elabi, Wakil Ketua Klasis GIDI mulia Pdt. Telius Wonda, Pejabat Eselon II, III serta Jemaat dan Peserta Seminar.

Dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh MRP yang mengusung slogan “Name Ta Kabolok” “Selamatkan Manusia dan Tanah Papua” menjadi Antusiasme jemaat dan peserta yang mengikuti seminar sehari tersebut.

Sementara itu Ketua MRP Timotius Murib dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam visi misi MRP 5 tahun kedepan adalah penyelamatan manusia dan tanah papua “Dalam penyelamatan ini sebenarnya sudah ada aksi global atau internasional yaitu penyelamatan bumi, itu skala internasional, adapun skala nasional sudah tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2011 yang ditandatangani oleh SBY saat itu. MRP juga sudah mengeluarkan maklumat yang didasari oleh suatu situasi yang terdiri dari masyarakat orang asli papua sehingga MRP mengeluarkan ada 9 maklumat” ungkapnya.

Dalam 9 maklumat itu diantaranya adalah kepada masyarakat papua dilarang memberikan nama atau gelar adat kepada orang yang bukan pemangku adat, Larangan transaksi jual beli lepas tanah milik masyarakat adat kepada pihak lain, Dilarang sertifikasi tanah di tanah papua serta Moratorium ijin pembangunan sumber daya alam dan hutan “Kondisi – kondisi yang menbahayakan orang asli papua dan MRP sudah mengeluarkan satu maklumat bahwa tidak boleh mensertifikasi tanah – tanah di papua ini, karena papua semua ini sudah punya Tuhan, tidak ada yang tidak kosong. Itulah masalah – masalah yang dihadapi oleh oap sehingga MRP mengusung tema selamatkan manusia dan tanah papua” tutupnya.

Selain itu dalam sambutannya juga Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM mengatakan bahwa kegiatan seminar sehari ini sangat bermanfaat untuk masyarakat papua khususnya di puncak jaya sehingga diharapkan kepada semua masyarakat untuk fokus mengikuti bahkan wajib untuk dilaksanakan. “Tugas kami sebagai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat tetap berjalan terus sehingga sesuai dengan amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua didalm itu ada tiga roh yaitu pertama adalah keberpihakan pada orang asli papua, perlindungan kepada oap dan pemberdayaan oap” ungkapnya.

“Dengan demikian untuk keberpihakan kepada oap dalam kebijakan pemerintahan daerah diantaranya adalah untuk dana dari otsus ini kegiatan fisik dibawah 1M kami sudah memberikan sepenuhnya kepada Kontraktor oap, ini prioritas kita untuk pemberdayaan oap. Formasi CPNS 2018 ini kita harus keberpihakan kepada oap dengan demikian kami mengangkat seluruh CPNS 80% oap dan 20% non oap yang sudah bersarjana, didalam penempatan jabatan kepala dinas opd semua 80% anak – anak asli puncak jaya serta situasi selama 2 tahun kepemimpinan ini kami bangun terus sinergi dengan pihak keamanan dan juga pimpinan DPRD, seluruh pimpinan gereja maupun masjid sampai hari ini saya laporkan situasi aman dan nyaman, sy selalu sampaikan kita dibumi puncak jaya siapapun orang kami anggap dia sebagai manusia yang hidup di mata Tuhan, jadi tidak boleh membedakan suku, ras, agama karena semua sama di Mata Tuhan” lanjut Bupati disambut tepuk tangan.

Bupati juga menegaskan pelarangan khas politik untuk memperoleh hak politik untuk oap dilarang keras untuk orang luar menjadi anggota DPRD di Puncak Jaya “Jadi sekarang 30 kursi di DPRD semua orang asli puncak jaya” tegasnya.

Bupati Yuni melanjutkan bahwa pihaknya selalu menghimbau kepada masyarakat puncak jaya bahwa tanah yang ada tidak boleh dijual “Selalu kami sampaikan kepada masyarakat kalau tanah itu tidak usah dijual, kenapa tidak disewakan saja, sering kita sampaikan terus menerus tapi karena masyarakat membutuhkan kebutuhan pokok hari ini dan akhirnya dijual, dijual dan dijual. Jadi maklumat yang MRP telah keluarkan itu harus di sosialisasikan di gereja – gereja maupun di seluruh masyarakat puncak jaya” tutup bupati.

Dalam pemaparan materi yang dibawakan langsung oleh Ketua MRP Timotius Murib ada point penting yang ditujukan langsung oleh Masyarakat Papua pemilik tanah adat bahwa dalam maklumat MRP dan untuk menyelamatkan generasi – generasi penerus orang asli papua, seluruh pemilik tanah adat di papua dilarang diperjualbelikan “Dalam Maklumat MRP, kami sudah sepakat bahwa seluruh pemilik tanah adat ditegaskan jangan memperjualbelikan tanah asli papua karena banyak oap ditipu dengan iming – iming tertentu, kecuali kalian menyewa tanah perbulan berapa, per tahun berapa, keuntungan itu yang kalian pakai untuk anak cucu kalian” tegas Timotius.