Mulia – Selang tiga bulan sejak selesainya pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bantuan Kementerian PU Pera, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM pimpin apel gabungan ASN serahkan rumah dinas kepada ASN. Didampingi Wakil Bupati Puncak Jaya Deinas Geley, S.Sos, M.Si, Plt. Sekda Tumiran, S.Sos, M.AP, serta Inspektur Daerah Drs. M. Akhyar, M.KP juga lengkap diikuti Para Kepala Distrik dan Pimpinan Ormas Puncak Jaya bertempat di Halaman Kantor Bupati Puncak Jaya, Senin (1/12).
Dalam sambutannya selaku pembina apel, Bupati Yuni bangga atas kinerja dan prestasi para kepala OPD terutama Kepala DPMK berserta jajaran staf karena telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten terbaik dalam penyaluran dana desa tahun 2019 di Jayapura beberapa waktu lalu.
Terkait alokasi rumah dinas dalam apel tersebut, Bupati Yuni mengatakan bahwa “Hari ini 1 hal yang luar biasa telah terjadi, yaitu pembagian 50 unit rumah dinas. Dalam pembagian ini kita tidak membedakan institusi atau satuan, terbukti dari Polres Puncak Jaya dan Kantor Kementerian Agama juga mendapatkan rumah dinas ini.” Dirinya menegaskan kebiasaan lama lewat dapur belakang untuk memperoleh rumah dinas dengan mendapatkan memo Bupati, kini tidak boleh terjadi lagi. Eksulivitas Setda sebagai teras pemda kini tidak nampak dalam SK Bupati Puncak Jaya yang hanya mengantongi 5 unit rumah saja. Bupati berharap agar tatakelola aset termasuk perumahan harus dikelola dan dievaluasi dengan baik, dalam kondisi ada penyusutan bisa dilakukan pemutihan itupun dengan keputusan Bupati. Terbukti saat ini beberapa Instansi Vertikal yakni Kementerian Agama dan Polres Puncak Jaya juga mendapat jatah.
“Kepada ASN yang mendapatkan rumah dinas. Saya sampaikan bahwa rumah itu adalah milik pemerintah jadi pelayanan kepada masyarakat juga bisa dilakukan jika hal itu tidak dapat dilakukan di kantor. Jangan anggap itu rumah pribadi atau rumah milik OPD. Setelah anda mengakhiri tugas atau jabatan (pensiun) Bupati bebas mengambil dan memberikan rumah itu kepada siapa saja karena itu adalah kewenangan Pimpinan.” Jelas Bupati.
Beliau juga pesan kepada ASN yang mendapatkan Rumah Dinas bahwa “Rumah dinas tidak boleh menjadi tempat perkumpulan perjudian atau apapun itu. Setiap bulan akan diadakan pemeriksaan dan jika kedapatan terjadi pelanggaran di rumah dinas tersebut akan diambil alih dan langsung diberikan kepada ASN lain yang lebih membutuhkan.” Ditambahkan untuk pengaturan yang menempati rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak akan mencampuri dan akan dipercayakan kepada OPD tersebut untuk mengaturnya dengan baik.
Disinggung soal usulan kegiatan Tahun anggaran 2020, Bupati menyampaikan kepada ketua TAPD untuk segera dirasionalkan. “Jika RKA sudah masuk dalam waktu dekat akan raisonalkan karena sumber pendapat yang kita ketahui sangat terbatas, terutama beberapa sumber yaitu Otsus. Dengan jumlah usulan masih sangat bengkak dari OPD kita harus menyadari bahwa urusan prioritas masih teteap didahulukan dibanding kebutuhan lain yang belum mendesak, jadi masih harus dikurangi.”
Terkait kisruh tanggal 1 desember lalu, banyak media yang bertanya kepada Bupati strategi apa yang dipakai Bupati untuk menghadapi tanggal 1 Desember. Bupati Puncak Jaya dengan sederhana membalas “Tanggal 1 desember itu ada apa? Setahu kami di Puncak Jaya itu kalau tanggal 1 bagi yang nasrani kami fokus untuk menyambut hari natal, sibuk digereja mulai dari muda sampai yang tua untuk ibadah atau membersihkan lingkungan menyongsong Natal. Jadi tidak pernah memikirkan strategi lain – lain. Puji Tuhan sampai saat ini di Puncak Jaya masih diberkati dan tetap aman dan kondusif. Pelayanan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa, jadi ASN tidak boleh menjadikan alasan untuk meninggalkan tempat tugas apalagi mengungsi” Tegas Bupati yang baru saja tuntaskan diklat Lemhanas RI.
Terkait kegelisahan CPNS formasi 2013 yang hingga saat ini terkendala belum melaksanakan Diklat Prajabatan bahkan sudah lewat waktunya Bupati angkat bicara. “Untuk SK CPNS formasi 2013 gelombang kedua saat ini penyelesaian SK sudah mencapai 80% jadi direncanakan pada bulan Januari tahun 2020 akan dilakukan penyerahan SK gelombang kedua, Selesai itu baru bisa dilaksanakan prajabatan secara bertahap. ” Ungkap Bupati Yuni. Dirinya menyadari bahwa sejak Bulan Juli memang Pemda menjanjikan akan dilakukan Prajabatan, namun karena menunggu SK terakhir/ gelombang kedua untuk dilengkapi dan tuntas dibagikan sehingga tidak terbawa ke tahun 2020.
Pihak BKPPD sendiri oleh Christomus Baraguna mennyampaikan bahwa untuk Diklat prajabatan Pola Baru akan dianggarkan Tahun depan.
Terkait 3 agenda besar yaitu HUT Kabupaten Puncak Jaya ke – 23 Tahun, Syukuran atas 2 Tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dan Natal Gabungan Pemda, DPRD, TNI/POLRI dan Masyarakat akan digelar tanggal 7 Desember nanti. Bupati menghimbau kepada jajaran panitia untuk genjot pekerjaan selama 4 hari tersisa.
“Kepada panitia yang telah dipercayakan hari ini sudah mulai bisa bekerja mempersiapkan segala persiapan. Bagi yang tidak masuk dalam panitia diharapkan juga bisa ikut membantu dalam persiapan.” harap Bupati
Disinggung soal pelayanan di disteik Bupati minta Para Kepala Distrik untuk menggalakan “bikin kebun”. Dirinya menyadari bahwa ketergantuang masyarakat selama ini kepada produk konsumsi dari kios maupun toko masih sangat besar. Dirinya memberikan ilustrasi bahwa sajian VIP di Jayapura maupun di Jakarta bukanlah makanan mewah seperti yang dibayangkan namun kenyataannya yang disajikan adalah pangan lokal sehat seperti Ubi, Jagung, ketela yang mudah dijumpai dan menjadi pangan utama masyarakat pegunungan. Bupati mengimbau kepada masyarakatnya untuk mulai giat bikin kebun dan menanam sumber pangan karbohidrat dengan memanfaatkan RTH dilingkungan sekitar. “Kepala Distrik yang belum memiliki kantor harus segera melapor kalau telah membuat honai. Tidak harus menunggu perintah Bupati. Pada halaman rumah Kepala Distrik wajib dibuatkan kebun dan wajib ditanami ubi singkong keladi dll. Usai natal saya dan Wakil Bupati akan pergi meninjau hal tersebut.” Tutur Bupati
#HumasPJ
