BUKA WORKSHOP BLUD, Pj. BUPATI TEKANKAN STANDAR PELAYANAN NAKES HARUS DI TINGKATKAN

SIARAN PERS

Mulia_Puncak Jaya Pj. Bupati Tumiran, S.Sos, M.AP membuka workshop RSUD Mulia terkait penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berlangsung di Aula sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak jaya (04/10/23).

Turut hadir dalam kegiatan Pj. Sekda Yubelina Enumbi, SE, MM, Asisten Bid. Ekonomi & Pembanguan Esau Karoba, S.PAK, M.Si, Asisten Bid. Administrasi Umum Ordianto Baruri, S.Pt, Staf Ahli Bid. Pemerintahan Hukum & Politik Massora, S.Hut, Staf Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi & Keuangan Daud T. Wendamily, SH, M.KP, para kepala OPD serta staf RSUD Mulia.

Dalam laporannya, Direktur RSUD Mulia Dr. dr. Muhammad Nasir Ruki, S.Si, M.Kes, Apt. Sp. Gk, FIHFAC, CELM, CAHR, COCM) mengatakan kegiatan workshop hari ini untuk meningkatkan kualitas Rumah Sakit Mulia “Penerapan BLUD di RSUD Mulia untuk bisa mengefesiensi penggunaan anggaran Rumah Sakit baik dari segi pengadaan obat-obatan, peralatan medis hingga tenaga medis” ucapnya.

Tim Ahli BLUD Niza Wibyana Tito, M.Kom, MM, CAAT menjelaskan BLUD meruapakan layanan yang di peruntukan bagi seluruh Instansi yang berkaitan langsung dengan Publik “Di daerah lain sudah banyak Instansi sektor Publik menerapkan BLUD mulai dari sekolah, persampahan, bandara, parkir, wisata dan sebagainya” jelasnya.

Wibyana Tito melanjutkan BLUD merupakan program yang di canangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian nasional sebagai layanan prima pasca Pandemi Covid 19 “Salah satu tujuan BLUD adalah efesiensi penggunaan anggaran, untuk itu pemerintah pusat mendorong BLUD sebagai salah satu cara meningkatkan perekonomian pasca Covid” ungkapnya.

Lebih lanjutnya ia mengibaratkan BLUD adalah mobil ambulance yang bisa melanggar aturan, dimana BLUD bisa melakukan pelanggaran tata kelola keuangan namun tidak melanggar hukum yang berlaku.

Sementara itu Tumiran dalam sambutannya menghimbau instansi kesehatan harus bisa mengimplementasikan BLUD. Karena Pemda Puncak sangat memprioritaskan sektor kesehatan dan juga pendidikan “Pemerintah mengalokasikan masing-masing 20% lebih dari APBD untuk DAU Kesehatan dan pendidikan” jelasnya.

Untuk itu Tumiran menegaskan kinerja kesehatan harus sejalan dengan besarnya anggaran yang di alokasikan “Mulai hari ini RSUD Mulia maupun Puskesmas yang ada harus bisa berinovasi dan memperbaiki manejemen serta harus bisa meningkatkan standar pelayanan Nakes” tegasnya

Dirinya menambahkan “Nakes harus bekerja sesuai SOP. Nakes yang lalai dalam tugas harus diberi efek jerah, hak yang mereka terima harus sesuai dengan kewajiban yang mereka lakukan. Ini bertujuan agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi nakes lain yang bisa mempengaruhi kenirja pelayanan” tambahnya. (Arjun)