HADIRI SAFARI PEMILU 2024 DI PAPUA TENGAH, PJ BUPATI PUNCAK JAYA TEKANKAN HAL INI
NABIRE_(SENIN/18/09) Jelang pesta demokrasi Nasional, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama TNI, Polri, Penyelenggara Pemilu bersama pengurus Partai Politik peserta pemilu menggelar safari Pemilu Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah diikuti oleh Forkopimda bersama Ketua KPUD dan Bawaslu serta pimpinan partai politik di Kabupaten Puncak Jaya.
Dalam safari Pemilu tersebut, telah lahir dan disepakati 6 (enam) kesepakatan bersama guna menciptakan Pemilu yang jujur, aman dan demokrasi di Provinsi Papua Tengah.
Enam kesepakatan telah ditandangani Pj. Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk bersama Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri, Perwakilan Pangdam XVII/Cendrawasih, KPUD dan Bawaslu Papua Tengah serta perwakilan dari seluruh Partai Politik peserta pemilu menyatakan.
Kesepakatan tersebut diantaranya yakni (1) Kami sepakat, siap menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 secara jujur, adil dan demokratis dalam suasana tertib, lancar dan aman; (2) Kami sepakat, tidak akan melakukan segala bentuk ancaman, intimidasi, provokasi, tindakan anarkis dan bentuk bentuk kekerasan lainnya selama pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah; (3) Kami sepakat, tidak akan menyebarkan atau mengeksploitasi isu isu yang bersifat suku, agama, ras-antar golongan (sara); (4) Kami TNI dan Polri siap mengamankan dan sepakat menjunjung tinggi netralitas penyelenggaraan pemilu tahun 2024; (5) Kami peserta pemilu sepakat untuk siap menang dan siap menerima kekalahan hasil perolehan suara pada pemilu tahun 2024; (6) Kami sepakat mentaati semua ketentuan, memegang teguh moral dan etika politik yang bersumber dari nilai nilai Pancasila dan UU Dasar 1945, serta mengutamakan kepentingan umum dan menghormati hak asasi manusia.
Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk mengatakan, bahwa safari Pemilu 2024 yang digagas oleh Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cendrawasih dan Kabinda ini sangat memberikan bobot nilai yang penting untuk persiapan pemilukada di Provinsi Papua Tengah yang salah satunya bobot kerawanan pemilu Papua Tengah.
Dimana Provinsi Papua Tengah mendapatkan bobot nilai IKP sebesar 57,27 dari 4 dimensi pengukuran indeks kerawanan pemilu. Dalam indeks tersebut diperoleh dimensi terbesar adalah konteks sosial dan politik yang diantaranya memuat isu SARA, Bencana alam, kerusuhan, intimidasi dan penyalahgunaan kewenangan pemerintah.
Ribka Haluk menyampaikan kebersamaan ini adalah langkah awal yang baik guna mensukseskan Pemilu serentak tahun 2024. Dirinya berharap dengan lahirnya kesepakatan bersama antara Forkompimda dan para peserta Pemilu, semua pihak berkomitmen untuk melaksanakannya.
“Lahirnya kesepakatan bersama itu merupakan komitmen yang baik diantara semua pihak, khususnya bagi penyelenggara dan peserta permilu” lugasnya.
“Melalui kebersamaan ini saya percaya bahwa kita Forkopimda di Provinsi Papua induk 4 provinsi daerah otonomi baru (DOB) akan bergandengan tangan bersama dan berjalan untuk melaksanakan suksesi Pemilu 2024, apalagi ini Pemilu serentak pertama kali secara nasional,” ungkapnya (baca: seputarpapua.com)
Selain itu juga ia menambahkan Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Itu artinya pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memberikan fasilitasi dan dukungan kepada penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu dan TNI-Polri.
“Ditingkat provinsi kami sudah siapkan dukungan dana untuk pelaksanaan 40 persen ditahun ini, kemudian 60 persen di tahun depan. Saya pikir prosesnya ini sudah lama, artinya bahwa ini kita sudah melangkah kedepan,” tutupnya.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri, menjelaskan Provinsi Papua Tengah merupakan langkah awal dilaksanakannya safari Pemilu 2024. Ia berkeinginan Provinsi Papua Tengah menjadi contoh bagi daerah DOB lainnya dalam pelaksanaan pemilu.
“Ini adalah suatu bentuk kepedulian dari kepolisian, untuk mencegah agar hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Jadi sedia payung sebelum hujan, jadi terima kasih. Kami harap kegiatan ini tidak berhenti disini, melainkan di tingkat kabupaten bisa dilakukan,” tuturnya. (baca: seputarpapua.com)
Dikesempatan yang sama, Pj. Bupati Puncak Jaya Tumiran, S.Sos, M. AP didampingi Kapolres dan Dandim 1714 /PJ (Forkopimda Puncak Jaya) mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemprov Papua Tengah untuk mempersiapkan agenda pemilu, pileg dan pilpres serta pemilukada yang menghadirkan seluruh Forkompimda dan Pimpinan parpol di Papua Tengah.
“Momen rakor dalam Safari pemilu seperti ini sangat penting sekali di saat-saat menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada. Melalui forum ini muncul pemikiran-pemikiran dan sekaligus solusi yang mungkin bisa diambil guna mengantisipasi segala sesuatu” ujar Tumiran.
Pihaknya berharap forum ini menjadi momentum dan media bagi para pemangku kepentingan untuk mendeteksi dini kemingkinan permasalahan yang akan terjadi saat pemilu dan pilkada nanti. Sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal.
Pihaknya berharap Pemerintah Daerah bersama TNI/Polri, KPUD/Bawaslu, Ormas, Parpol, Tokoh Agama, Pemuda, Adat dan masyarakat bekerjasama menyambut dan mempersiapkan pemilu/pemilukada yang jujur, adil, aman, damai tanpa ada konflik sebelum dan sesudahnya. Ia berharap semua elemen harus dewasa dalam melihat proses dan mekanisme serta tidak mempercayai HOAX yang merugikan semua pihak dengan belajar dari pengalaman pemilukada di masa lalu.
Kabupaten Puncak Jaya sendiri beberapa waktu lalu juga telah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD Puncak Jaya dan Bawaslu guna dukungan persiapan jelang agenda pesta demokrasi di Kabupaten Puncak Jaya.