Mulia_Bertempat di Aula Sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak Jaya Plt. Sekda pimpin Rapat Koordinasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Finalisasi APBD-P 2019 dan Persiapan Penyusunan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 (24/10). Kegiatan dipimpin Plt. Sekda pukul 09.00 WIT, tidak dihadiri Wabup mengingat disaat yang bersamaan Wakil Bupati didampingi Dandim1714/Pj sedang melakukan pembukaan jalan Kalome-Tinggineri-Yamoneri bersama Kadin PU Pera di Distrik Kalome.
Dalam arahannya Plt.Sekda Tumiran, S.Sos.M.AP selaku Plt. Sekda langsung mengecek kehadiran pejabat (Kepala SKPD dan Sekretaris). “Sekretaris adalah motor penggerak administrasi di SKPD. Masih ada Kepala OPD dan sekretaris yang telah dilantik belum hadir, Seharusnya hari ini adalah momen penting keduanya hadir, keberadaan Sekretaris di OPD adalah motor penggerak OPD, tidak mungkin kepala yang urus laporan dan administrasi sendiri. Tetapi masih ada juga yang tidak hadir” Ungkap Plt. Sekda. Dari peserta yang hadir tercatat 3 OPD berhalangan hadir.
Menindaklanjuti itu Sekda meminta jajarannya untuk lebih disiplin. “Kepala OPD dan sekretaris yang masih diluar segera dihubungi dipanggil untuk kembali bertugas di Puncak Jaya, Bulan ini sampai bulan depan agenda pemda sangat padat sampai akhir tahun. Jika ini terlambat maka yang lain juga akan ikut terlambat” Tegas Tumiran.
Plt. Sekda juga menjelaskan bahwa hingga saat ini masih ditemui kebiasaan negatif OPD lama dimana beberapa kegiatan yang belum tuntas dilakukan dan tidak ada laporan ke pimpinan sehingga selalu menjadi kegiatan luncuran pada tahun selanjutnya. Hal ini terjadi terus menerus akibat kelalaian OPD dalam merencanakan dan mengelola pekerjaan.
Keterlambatan penyerapan anggaran kegiatan 2019 inilah yang menjadi “Kambing hitam” terlambatnya penyusunan pagu anggaran di Tahun 2020 nanti yang sudah diambang pintu.
“Perlu kita evaluasi kegiatan tahun 2019, secara teknis saya perintahkan Bappeda dan BPKAD serta inspektorat untuk mengakomodir itu segera. Masalahnya dimana, kendalanya apa masih belum ada laporan ke pimpinan. Masih ada pagu kegiatan total Rp. 28 miliar yang belum terserap, oleh karena itu pejabat baru dilantik, Kepala OPD dan Sekretaris coba tunjukkan kinerjanya dengan berkoordinasi dengan pejabat lama, memimpin rapat staf dan memanggil pihak ketiga yang sudah ditunjuk maupun dari hasil lelang yang sudah jadi kontrak. Harus tegas dan jangan mau didikte oleh kontraktor, semua kemdali kontrol ada di tangan Kepala OPD”. Jelas Tumiran.
Konsekuensi logisnya adalah jika kegiatan di tahun berjalan sampai desember 2019 kalau tidak ada kemajuan signifikan yang dibuktikan dengan laporan/monitoring fisik maka kita terpaksa diluncurkan tahun depan ujarnya.
Dengan waktu tersisa tinggal sedikit, Sekda berkeputusan untuk Penyusunan APBD 2020 difokuskan hanya pada Dana Alokasi Umum. Sisanya seperti DAK dan Otsus yang dinilai sangat terlambat dengan berbagai mekanisme yang rumit masih harus dievaluasi dan dibahas lebih lanjut dan menyeluruh oleh OPD teknis agar diperoleh kondisi rill terkait postur APBD 2019 Puncak Jaya jelang perubahan nanti.
Plt. Sekda menambahkan ada 3 program prioritas di Tahun 2020 yang harus diutamakan yaitu 1. Pembangunan rumah jabatan Bupati, Wabup, Sekda, Pimpinan DPRD, 2. Pematangan halaman kantor bupati yang juga menjadi lokasi pelaksanaan apel rutin, 3. Pembangunan gedung kantor maupun kantor distrik bagi OPD baru namun tetap mengutamakan aspek prioritas dan identifikasi kebutuhan.
Bertindak selaku Moderator, Asisten III Bid. Adm. Umum Setda Mulyadi, S.Sos, MAP, MKP akan mengevaluasi pihak ketiga yg mengerjakan kegiatan di setiap opd terkait dgn kegiatan luncuran yang selalu terhambat.
Salah satu Isu strategis pencegahan Korupsi, dirinya menyebutkan bahwa pihaknya juga akan melakukan follow up. “Sejak thn 2016, KPK melakukan renaksi di seluruh papua termasuk di Puncak jaya, ada OPD yg secara teknis yang ikut dlm renaksi tsb. Dalam itu ada 8 indikator utama yg selalu ditekankan. Salah satunya adalah penggunakan aplikasi TIK berbasis online seperti e-purchasing dan e-planing yang sudah jalan dan aplikasi perijinan yang masih on going serta selain itu progres e-LHKPN yang masih jalan ditempat harus menjadi perhatian serius semua pihak” tutur Mulyadi.
Kepala Bappeda, DR.Pilemon Tabuni, S.Pak, S.IP, M.Si mengatakan bahwa Kepala OPD dituntut proaktif, bergerak cepat harus bertanggung jawab terhadap tugas yg diberikan. “Sampai saat ini monitoring yg kedua/fisik blm terlaksana, maka itu sy belum bisa beri gambaran mengingat blm ada laporan di lapangan dari OPD. Saya minta Kepala dan Sekretaris serta bendahara terlibat monitoring supaya semua stakeholder tahu persis” bebernya.
Menyangkut penyusunan kegiatan 2020, pihaknya berharap semua OPD dlm penyusunan RKA harus mengikuti aturan dan mengacu pada RPJMD dan Renstra OPD. Dirinya menilai bahkan sampai saat ini juga masih ada beberapa OPD yang belum selesai Renstra OPD nya. “Mau susun RKA jangan sembarang, belum ada renstra dan juga tidak mengacu kepada RPJMD jadi dasar penyusunan anggaran dan kegiatan pake dasar apa patokannya apa? Selaku Kepala Bappeda, dirinya berharap semua OPD tetap berkoordinasi kepada Instansinya dalam perencanaan.” Jelasnya.
Disadari Ass III terkait informasi yang diterima OPD dari surat pemberitahuan maupun undangan kadang lambat dirinya meminta Bagian Humas agar mencaei solusi alternatif.
“Penyelesaian SPJ yg telah dilist di keuangan setidaknya harus di share di grup pemda agar terbuka dan transparan sekaligus sebagai indikator kinerja, namun terkendala aspek keamanan informasi, maka dari itu saya perintahkan Kabag Humas segera buat grup WA baru yg anggotanya adalah seluruh benar2 OPD di puncak jaya. Sehingga setiap kegiatan/pertemuan antar OPD bisa di share grup tsb, sehingga kedepannya semua opd bsa saling berkoordinasi dan saling mengevaluasi dan laporan lgsg kepada pimpinan yang berada di luar tempat kerja melalui grup WA tsb” ungkap Mulyadi.
Kepala BPKAD, Yubelina Enumbi, SE ikut menjelaskan bahwa “Kegiatan luncuran yang terkendala kendalanya ada pada OPD masing-masing, sehingga kami menunggu hasil dari monitoring meja. Adapun masalah spj diharapkan kepada semua opd untuk kejar dan selesaikan spj tepat waktu dan lengkap supaya tidak menghambat proses pencairan.” Ungkapnya
Yubelina juga menambahkan bahwa Dana DAK tahun ini terbagi tiga termin, yaitu : 1) tahap pertama sdh terbayar, 2) Masih menunggu kapan, namun beberapa hari ini sdh bisa proses. Oleh karenanya
dirinya meminta semua OPD yang memiliki kegiatan DAK bisa mengontrol baik pencairan maupun pihak ketiga. Selanjutnya selaku pimpinan BPKAD, pihaknya berharap OPD jangan segan untuk bertanya dan berkonsultasi ke jajarannya.
Dari diskusi yang berjalan, ditemui persoalan mendasar yang menjadi masalah lambatnya penyerapan anggaran di OPD adalah di Pihak Ketiga/kontraktor.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Botten Tandipada menuturkan bahwa “Kendala yg pertama adalah pihak ketiga sampai saat ini blm kerja, yang datang kesini juga bukan pimpinannya tapi pelaksananya saja” jelas Botten. Persoalan yang sama juga banyak di alami OPD terkait keterlambatan pekerjaan yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas LHPP maupun Disperindag.
Menutup rapat Plt. Sekda melalui Asisten III meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti dengan membentuk tim inisiasi dengan pembagian tugas yang jelas “Siapa mengurusi apa”. Asisten III juga menekankan agar Setiap Kepala OPD tetap konsisten dan tidak segan untuk menegur keras kepada Kontraktor yang bandel.
Dirinya juga meminta OPD Teknis yang ada diminta melakukan koordinasi dan monitoring fisik DAK/OTSUS dengan OPD, Rencana Aksi KPK, Penyusunan SAKIP & LAKIP Puncak Jaya dan perampungan pelaporan E-LHKPN KPK RI.
(humaspj/bar/ida)
