SEKDA PUNCAK JAYA HADIRI RAPAT EVALUASI SPJ DANA KAMPUNG
MULIA – Dalam rangka mengevaluasi kembali dana kampung tahun anggaran 2015 serta memfasilitasi APB kampung tahun 2016 maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Puncak Jaya mengadakan rapat evaluasi SPJ penggunaan dana 302 kampung dan memfasilitasi pelaksaaan APB kampung tahun anggaran 2016 yang bertempat di Aula Sasana Kaonak Kantor Bupati Puncak pada Senin (18/4).
Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda, S.Sos, S.IP.MM, Asisten I Bidang Pemerintahan Tumiran, S.Sos. M.AP, Asisten II Bidang Ekonomi Ukkas,S.Sos Kepala Distrik, Pendamping dana desa, serta Tenaga Ahli Pendamping.
Rapat yang dibuka dengan doa dan dilanjutkan dengan arahan dari sekretaris Daerah. Dalam arahannya menyampaikan bahwa menindak lanjuti arahan Presiden dan beberapa juknis pemerintah tentang dana desa dan sistim pengawasannya juga sangat ketat sehingga presiden mengintruksikan agar dana desa tersebut dapat diawasi dengan sebaik – baikya sehingga dirasakan langsung oleh desa/kampung untuk pembangunan.
Dengan adanya instruksi dari presiden tentang penggunaan dana desa ini maka Yuni Wonda menegaskan bahwa “tidak ada kewenangan intervensi dari pemerintah maupun kepala Distrik karena selama ini banyak laporan masyarakat yang berkaitan dengan pengolaan dana desa namun saya sebagai pimpinan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada SKPD yang menangani dana desa ini karena sampai saat ini masih ada beberapa propinsi dan kabupaten yang belum mengadakan kegiatan sendiri yaitu penetapan APB kampung namun kabupaten Puncak Jaya pada tahun anggaran 2015 telah mengadakan raker penyusunan dana anggaran dan pendapatan dan belanja kampung sehingga di tahun 2016 saya berharap akan dibuat penyusunan APB kampung.”Tegas Yuni Wonda.
Yuni wonda juga menambahkan bahwa Setiap organisasi diharapkan tetap berjalan dengan baik namun tidak berjaln dengan sempurna mengingat di Puncak Jaya dengan faslitas yang belum memadai serta tenaga yang terbatas dan hal ini sangat berpengaruh sehingga dalam rapat nanti sangat diperlukan kerjasama yang baik dalam mengevaluasi dengan baik SPJ dana 302 kampung.
Mengingat adanya perintah dari presiden tentang penyaluran dana desa sehingga diharapkan untuk secepatnya disiapkan laporan tentang pengolahan dana yang telah ada sehingga bisa untuk dilanjutkan dengan dana selanjutnya.Papar Yuni Wonda.
Dalam rapat tersebut juga dilanjutkan dengan evaluasi SPJ selama 2 hari yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban dana desa pada 302 kampung yang diikuti oleh pendamping lokal dan dan pendamping kabupaten.
