TURUN 150 MILIAR, DPRD KETOK PALU PENETAPAN APBD PUNCAK JAYA TAHUN 2021, INI PENJELASANNYA

0

Pers Release No: 036/HumasPJ/III/2021

Mulia- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Puncak Jaya tahun anggaran 2021 sah menjadi Peraturan Daerah setelah disetujui DPRD. Hal itu berlangsung dalam rapat penetapan sekaligus penutupan dalam Sidang Paripurna DPRD di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Pagaleme, Selasa (23/3).

Hadir dalam kegiatan itu Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM, Kapolres AKBP. Drs. Mikael Suradal, MM dan mewakili Dandim 1714/PJ, PJ. Kasdim Kapt. Inf. Daniel, Wakil Bupati Deinas Geley, S. Sos, M.AP bersama Sekretaris Daerah Tumiran, S.Sos, M.AP, Pejabat Eselon II dan III, Kepala Distrik. Hadir pula Wakil Ketua Klasis Pdt. Telius Wonda, Pimpinan Denominasi Gereja serta Ormas dilingkungan Pemda Puncak Jaya.

Mewakili Ketua DPRD yang berhalangan, Wakil Ketua I Miren Kogoya, Si. Kom membuka sidang dengan ketukan palu. Seperti diketahui bahwa penutupan sidang tersebut merupakan rally panjang sidang sejak dibuka 2 Februari lalu dikarenakan penyesuaian struktur APBD yang harus mengikuti aturan pusat.

Dari daftar hadir Anggota DPRD, tercatat jumlah Anggota yang hadir sebanyak 22 orang dari total 30 Anggota yang sah memenuhi kuorum.

Dalam paparannya, Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S. Sos, S. IP, MM menyampaikan “Rancangan APBD Tahun 2021 sebagaimana yang telah kami serahkan melalui sidang paripurna DPRD pada hari selasa tanggal 2 februari 2021 lalu, maka proses selanjutnya telah melalui tahapan pembahasan yang cukup panjang. Diantaranya melalui proses konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7-13 februari 2021. Kemudian dilanjutkan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 18 maret 2021 di Jayapura” paparnya.

Dirinya menyampaikan “Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.287.969.246.304,- terdiri dari PAD, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun Belanja Daerah, belanja operasional sebesar Rp. 1.083.650.304.300,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.”ungkapnya.

“Sebagai catatan belanja bantuan sosial ini kedengarannya besar, namun perlu dijelaskan disini bahwa sesuai dengan Kepmendagri Nomor : 050-3708 tahun 2020, telah terjadi pengelompokan penggabungan beberapa komponen belanja yang masuk kedalam belanja bantuan sosial” jelas Bupati.

Adapun struktur APBD tahun 2021 oleh Bupati, berbeda dengan APBD tahun sebelumnya yang mengalami perubahan mendasar. Perbedaan tersebut sebagai konsekuensi dari diterapkannya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang SIPD.

Bupati juga menyampaikan fakta pagu anggaran APBD tahun ini turun sekitar Rp. 150 Milyar dibandingkan dangan APBD tahun sebelumnya. Bupati menegaskan bahwa hal itu dikarenakan karena terjadi penurunan sumber pendapatan pada tahun lalu yang berdampak pada tahun berjalan. Penting agar diketahui oleh semua pihak bahwa alokasi DAU yang semula mendapat alokasi sebesar Rp. 796.835.621.000,- berubah menjadi Rp. 713.321.681.000,-.

“Akibatnya berdampak pada tidak dapat, diakomodirnya semua usulan dari masing-masing OPD terutama usulan kegiatan yang bersifat proyek. Hal ini dikarenakan DAU difokuskan pada belanja yang sifatnya rutin” beber Dr. Yuni.

Adapun terkait DAK fisik, Bupati jelaskan ikut terjadi penurunan penerimaan semula mendapat alokasi sebesar Rp.122.864.561.000,- turun menjadi Rp.100.730.611.000,-.

Menutup sambutannya, Bupati Yuni mengingatkan jajarannya bahwa meskipun telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pihaknya meminta jajarannya untuk berusaha mempertahankannya. Salah satunya adalah catatan auditor terkait tata kelola aset daerah yang masih harus dibenahi, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi implementasi.

#HumasPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Puncak Jaya

Leave A Reply