SERAHKAN DPA, BUPATI MINTA TAHAPAN PENYERAPAN ANGGARAN JANGAN KENDUR

0

Pers Release Nomor : 040/PR/Humas-PJ/III/2021

Mulia-Dihadapan ratusan Pejabat Eselon II, III, Staf ahli Bupati dan para Asisten, jajaran ASN serta pimpinan Instansi Vertikal, CPNS, Pimpinan Ormas Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni, Wonda, S. Sos, S. IP, MM pimpin apel gabungan dilingkungan Pemda Puncak Jaya bertempat di Lapangan Alun-alun Kota Baru, Senin(28/3).

Mengawali amanatnya, Bupati singgung persoalan keterlambatan tahapan siklus anggaran tahun 2021 yang sempat terhambat saat proses konsultasi/verifikasi dengan Pemerintah pusat. Pasalnya ada beberapa hal fundamental terkait mekanisme anggaran yang berubah akibat transisi dari sistem lama ke sistem Baru (SIPD) Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Kemendagri bersama KemenKeu.

Kendati demikian, persoalan itu dapat diatasi dan hari ini, Bupati resmi serahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 kepada OPD yang diwakili 4 instansi diantaranya : SETDA, BakesbangPol, Dinas Tenaga, Kerja, dan, Kantor Distrik Mulia. Penyerahan didampingi Wakil Bupati Deinas Geley, Sekda Tumiran, S. Sos, M. AP dan Plh. Kepala BPKAD Helconi, SE.

“Tahun ini kita mengalami Kemunduran penerimaan DPA yang biasanya, bulan januari sudah diterima, tetapi hari ini baru diserahkan pada bulan ketiga tahun berjalan. Akan tetapi hal itu terjadi juga di seluruh Indonesia sebagai akibat wabah penyakit Covid-19. Sehingga postur belanja dan pembiayaan harus, dilakukan penyesuaian, jadi jangan jadi alasan tahapan juga mundur.” ujar, Bupati Yuni.

Bupati juga mengimbau “Saya minta Kepala OPD dan staf segera kembali untuk menjalankan kegiatan sesuai DPA dan jangan kendor didorong sesuai tahapan. Jangan DPA ini menjadi masalah dalam OPD, Kepala dan sekretaris, Kabid dan Staf harus bisa duduk dan dikelola dengan baik karena meskipun kecil semuanya harus dipertanggungjawabkan.” tegasnya.

Sebelum menutup amanatnya, Bupati kembali mengingatkan bahwa disaat yang sama, masih dilakukan pemsriksaan lanjutan oleh tim BPK RI perwakilan Papua agar juga menjadi perhatian bersama.

Pihaknya mengingatkan juga agar jajarannya harus sadar bahwa DPA yang diterima telah mengalami pengurangan volume belanja bukan penambahan hal itu akibat refocusing anggaran sesuai dengan peruntukannya. Kendati demikian dirinya mengungkapkan bahwa pada prinsipnya status dan orientasi pemerintah sifatnya pada pelayanan bukan mencari keuntungan sehingga tidak ada namanya “kerugian atau keuntungan” akibat pasal belanja tertentu berpindah ke OPD lain atau masuk ke OPD tertentu. Dirinya berharap pemahaman tersebut harus dimengerti disemua ASN agar konsep dan langkah pelayanan tidak terjadi bias dan sesuai dengan peruntukannya bagi kesejahteraan rakyat.

#Humas Pj

Share.

About Author

Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Puncak Jaya

Leave A Reply