REKANAN TIDAK SELESAIKAN PEKERJAAN TEPAT WAKTU, SEKDA : AKAN ADA SANKSI TEGAS

0

Pers Release No : 127/Prokompim/IX/2021

Mulia – Sehari jelang Sidang APBD Perubahan dilakukan Rapat Monitoring Meja oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Puncak Jaya yang bertempat di Aula Sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak Jaya, Senin (27/09) kemarin.

Memimpin rapat, Sekretaris Daerah Tumiran, S.Sos M.AP mengakui bahwa proses penyerapan anggaran Tahun 2021 dibeberapa OPD cukup mengalami penurunan karena beberapa kendala signifikan. Pihaknya sangat menyesali keadaan tersebut yang ternyata disinyalir ada indikasi pihak ketiga yang tidak konsisten dan terkesan menunda proses pekerjaan terutama proses penyerapan anggaran kegiatan itu sendiri.

Saat ditemui pers secara khusus, Sekda menjelaskan bahwa terkait keterlambatan proses pekerjaan non fisik maupun fisik dapat dimaklumi karena dalam pelaksanaan proyek letak geografis pekerjaan terhambat pada pemesanan barang yang bersifat non lokal. Selain itu faktor rekanan masih cenderung menunda pekerjaan menjadi faktor utama lambatnya penyerapan anggaran yang sedkit lagi memasuki akhir triwulan III.

“Kami sudah tekankan kepada kepala OPD dan juga kepada rekanan/vendor. Pada prinsipnya tidak ada alasan apapun ketika anda sudah menandatangani komitmen perjanjian kerja ataupun perjanjian kontrak, berarti anda bersedia melakukan pekerjaan itu sampai tuntas tanpa alasan” Tegas Sekda.

Sekda melanjutkan bahwasanya keterlambatan tersebut didasari oleh letak geografis yang selama ini menjadi kendala di Kabupaten Puncak Jaya yang kondisinya memang kadang untuk mencapai suatu lokasi membutuhkan waktu, perlu angkutan dan juga kadang harus menyesuaikan kondisi cuaca.

“Dengan adanya monitoring hari ini kita ketahui juga ternyata daya serap terhadap program dan kegiatan ini sangat rendah sehingga tadi saya tekankan kepada Kepala OPD sebagai pengguna anggaran dan yang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga harus bertanggung jawab dan tidak boleh lalai bahkan abai untuk menekan rekanan dan bagaimanapun juga semua kegiatan harus tetap sesuai jadwal yang telah ditentukan” lanjut mantan Sekretaris Bappeda tersebut.

Tidak hanya Kepala OPD Sekda Tumiran juga menekankan kepada rekanan/penyedia untuk dapat bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang telah diambil “Jika pihak rekanan nanti tidak bisa melesaikan pekerjaan tepat waktu atau sesuai kontrak yang telah ditandatangani otomatis mau tidak mau suka tidak suka harus kita terapkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku dalam arti ada denda keterlambatan wajib kita terapkan” Tegas Tumiran.

Pihaknya juga berharap kedepannya pekerjaan yang telah diambil rekanan mau tidak mau suka tidak suka harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini merupakan tindaklanjut dari keseriusan Sekda bersama jajaran untuk mengevaluasi kinerja Konsultan pengawas yang masih bandel dan tidak pernah terjun ke lapangan secara langsung meninjau proyek. Menurutnya ada indikasi pekerjaan hanya di atas kertas saja tanpa melihat langsung hasil kualitas pekerjaan apakah layak atau tidak. Kondisi demikian menurutnya ada indikasi permainan oknum yang berpotensi merugikan masyarakat. Pihaknya secara serius mewarning jika masih terjadi, akan menindak dengan memberi sanksi administratif dengan Blacklist oknum perusahaan nakal.

Sekda juga menyebutkan pihaknya akan terus mendorong OPD pengelola dana DAK dan OTSUS untuk terus mendorong sampai ke Kontrak agar sebelum akhir tahun kegiatan bisa selesai.

#ProkompimPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Puncak Jaya. Instagram : @arfan_febriyan

Leave A Reply