PIMPIN APEL, BUPATI YUNI TEGASKAN BERI SANKSI TEGAS BAGI YANG MELALAIKAN TUGAS

0

Pers Release No: 04/HumasPJ/I/2021

Mulia- Sebagai aktivitas diawal pekan, Pemda Puncak Jaya melaksanakan Apel Gabungan ASN, Instansi Vertikal, CPNS, Tenaga Honorer, dan Ormas dilingkungan Pemda Puncak Jaya, bertempat di Halaman Kantor Bupati Puncak Jaya, Senin (18/01).

Kegiatan apel merupakan salah satu upaya penegakan disiplin kerja aparatur. Sehingga pada awal tahun 2021 ini tetap dilaksanakan dengan tepat waktu untuk mengukur dan menjaga kedisiplinan ASN secara konsisten.

Bertindak selaku pembina apel Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, S.sos, S.IP, MM dalam arahannya menyampaikan beberapa hal penting “Ada beberapa kepala OPD yang belum menyelesaikan SPJ, saya ingatkan awal bulan februari BPK akan naik untuk melakukan pemeriksaan, jadi saya ingatkan untuk segera diselesaikan” Ucap Bupati Yuni.

Adapun untuk “SK CPNS formasi 2018 kita akan bagi pada minggu ke 3 atau ke 4, saya tegaskan untuk pengambilan SK tidak dapat diwakili. Kalau orang itu memiliki keinginan untuk mengabdi di tempat ini, maka dalam waktu dekat orang itu harus berada di tempat. Jika tidak mengambil SK dalam satu minggu maka akan dianggap gugur” jelas Bupati Yuni.

Dalam apel tersebut Bupati Yuni mengungkapkan telah mencopot jabatan Kepala Distrik Ilu, Kepala Distrik Dagai dan Kepala Distrik Waegi yang dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan untuk Kepala OPD saya akan melakukan evaluasi ulang.

Dirinya menyampaikan “Bagi Kepala Distrik dan Kepala Kampung sebagai pejabat harus mengetahui mekanisme kerja, karena ada beberapa oknum-oknum yang tidak bekerja dengan baik. Menurut laporan masyarakat secara tertulis bahwa mereka tidak menunjukkan kinerja dengan baik bahkan terjadi pemotongan hak-hak” tutur Bupati.

Menurutnya selama covid 19, ada beberapa oknum yang tanpa sepengetahuan Ketua Tim Gugus, mendatangkan pesawat dan melakukan penerbangan melalui bandara ilu.

Terkait isu penggelapan dana kampung tahun 2019, Bupati Yuni menyampaikan dengan tegas kepada 7 kepala kampung yang memberikan laporan yang tidak benar dan memberikan keterangan secara sembunyi-sembunyi , “Hari ini saya perintahkan kepada Kasat Polpp untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan serta akan meminta keterangan terkait laporan pemalsuan, dan akan memberikan sanksi kepada 7 kepala kampung tersebut jika terbukti memberikan keterangan yang salah karena dianggap telah bermain” tegas Bupati.

#HumasPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Puncak Jaya. Instagram : @arfan_febriyan

Leave A Reply