PIMPIN APEL, ASISTEN III SAMPAIKAN HAL INI KEPADA SELURUH ASN

0

Pers Release No: 055/HumasPJ/IV/2021

Mulia- Sebagai aktivitas diawal pekan, Pemda Puncak Jaya melaksanakan Apel Gabungan ASN, Instansi Vertikal, CPNS, Tenaga Honorer, dan Ormas dilingkungan Pemda Puncak Jaya, Senin (19/04).

Bertindak selaku pembina apel Asisten III Dr. Mulyadi, S.Sos, M.AP, M.KP menyampaikan beberapa hal penting terkait arahan dari Sekda yang mengapresiasi ASN yang selalu mengambil bagian untuk ikut serta dalam apel sebagai salah satu wujud kewajiban ASN, dirinya menekankan untuk meningkatkan disiplin ASN karena dari disiplin akan muncul kinerja yang baik.

Dalam arahannya Mulyadi menyinggung DPA yang sudah diberikan agar dapat didiskusikan secara bersama-sama dengan jajaran, agar segera dapat ditindak lanjuti. Sehubungan dengan itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga memberikan informasi untuk kita ketahui bersama bahwa terkait dengan pengimputan SIUP ada beberapa OPD yang perlu koordinasi dengan pengadaan barang dan jasa.

“Yang pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan , Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Sosial, BPPD, dan Inspektorat. Sedangkan dari 27 distrik yang baru koordinasi atau 21 yang perlu koordinasi lebih lanjut dengan bagian pengadaan barang dan jasa, dari distrik yang merasa atau tidak yakin sudah atau belum harus melakukan koordinasi seperlunya” jelas Mulyadi.

Dirinya juga mengungkapkan “Meskipun tim BPK sudah tidak berada di Kabupaten Puncak Jaya, bukan berarti seluruh tahapan pemeriksaan selesai , tim masih melakukan finalisasi laporan di Jayapura karenanya itu ketika dalam finalisasi diperlukan data lebih lanjut dari OPD. Untuk itu setiap OPD harus siap menindak lanjutinya” ungkap Mulyadi.

Setelah kegiatan apel, sesuai dengan undangan akan ada penyusunan SPM yaitu kerjasama dengan guru besar dari UNHAS, karena itu seluruh OPD dan bagian yang telah mendapat undangan diharapkan untuk mengikuti kegiatan.

Mulyadi menambahkan jika hal tersebut sangat penting karena ketika berbicara tentang anggaran atau APBD yang berbasis kinerja ada minimal 3 persyaratan yang harus dimiliki, ada standar akutansi, satuan harga, serta standar pelayanan minimal. Untuk itu diharapkan OPD yang telah mendapat undangan dapat mengambil bagian secara aktif tidak hanya mendengar tetapi juga memberikan masukan.

#HumasPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Puncak Jaya

Leave A Reply