*PASCA PENGANUGRAHAN OPINI WTP, PLT. SEKDA MINTA ANTISIPASI TATA KELOLA BOS DAN JKN KIS*

0

Nomor Pers Release : 094/PR/Humaspj/VIII/2020

Mulia_Bertempat di Halaman Kantor Bupati Puncak Jaya, Pelaksana Tugas Sekda Puncak Jaya Tumiran, S.Sos, M.AP memimpin Apel Gabungan ASN, Instansi Vertikal, CPNS, Tenaga Honorer dilingkungan Pemda Puncak Jaya, Senin (31/8).

Pelaksanaan apel tanpa diikuti pimpinan daerah, Plt. Sekda mengungkapkan bahwa saat ini tengah dilaksanakan Rakor antara Bupati Walikota Gubernur bersama Menpan RB di Jakarta yang harus diikuti Bupati. Meski demikian, dirinya mengimbau sebagai ASN, jajarannya tetap harus fokus sesuai tupoksi kita pada OPD masing-masing kendati pimpinan masih berada diluar daerah.

Plt. Sekda menyampaikan konsentrasi pemerintah pusat dan beberapa daerah lain masih sibuk dalam menekan laju pertumbuhan kasus wabah Covid-19. bahwa “Sebagai pimpinan saya mengimbau meskipun kita masih berada di Zona Hijau kita tetap harus waspada dengan mengedepankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan serta tidak berkumpul terutama kepada mereka yang berhadapan langsung dalam pelayanan masyarakat luas ataupun antar/lintas Instansi. Pimpinan disetiap OPD harus memberikan contoh dan mengarahkan bawahannya karena, dengan kehati-hatian resiko penularan dapat diminimalisir” tegas Tumiran.

Dalam amanatnya itu, Tumiran juga ikut mengungkapkan ungkapan terima kasih kepada staf terkait opini WTP yang diraih Puncak Jaya senin lalu (24/8). “Dengan adanya opini Wajar tanpa Pengecualian disatu sisi kita dapat berbangga sesuai dengan indikator penilaian, tetapi disisi lain ada konsekuensi yang dihadapi oleh kita sebagai pengelola OPD harus lebih berhati-hati, jangan sampai karena predikat ini kita tidak dapat mempertahankannya baik dalam segi penyajian laporan keuangan, pengelolaan aset daerah, dst. “Jelas Plt. Sekda.

Dalam kesempatan itu, Plt.Sekda juga menyampaikan beberapa catatan dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua kepada Tim TAPD Puncak Jaya yang hadir. Beberapa penekanan diantaranya terletak pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan JKN Kesehatan yang menjadi penekanan bagi auditor dalam pemeriksaan. “Memang benar penyaluran dana tersbut langsung disalurkan ke rekening sekolah atau Puskesmas masing masing, tetapi peran OPD harus tetap serius. Kepada OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan urusan tersebut, instansi yang menangani dana BOS dan JKN KIS memiliki tugas dalam memberikan pengawasan meski sumber pendanaan bukan dari OPD atau APBD kita. Jangan sampai karena kelalaian kita itu, kedua urusan ini akan memberikan dampak pada penurunan pencapaian hasil pemeriksaan kita kedepan”Jelasnya. Terkait hal itu akan dilakukan pemanggilan khusus kepada OPD terkait.

Menutup arahannya Plt. Sekda menyampaikan kepada jajarannya agar lebih mawas diri dalam menghadapi modus penipuan baru yang mengatasnamakan pejabat untuk kepentingan tertentu. Pihaknya meminta jajarannya agar tidak mudah memberi nomor kontak pejabat kepada pihak manapun yang tidak dikenali.

#humaspj

Share.

About Author

Leave A Reply