MASIH DIJUMPAI ASN MANGKIR, KEPALA BKPPD : TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, DEMI RASA KEADILAN

0

Pers Release No : 079/HumasPJ/VI/2021

Mulia – Menindaklanjuti hasil rapat pengecekan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang beberapa hari telah dilaksanakan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan, Pelatihan dan Diklat Daerah (BKPPD) Christomus Barguna, SE, M.Si menambahkan sangat berterima kasih kepada Bupati Puncak Jaya yang telah mengambil kebijakan dalam melakukan pengecekan langsung nominatif atau kehadiran pegawai seluruh Kabupaten Puncak Jaya.

“Sampai saat ini pengecekan tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 hari mulai dari hari senin, rabu dan kamis hari ini. Ini sangat membantu kami dalam menertibkan pegawai di Kabupaten Puncak Jaya” bebernya saat ditemui seusai Rapat Nakes di RSUD Mulia, Kamis (24/06).

Menurutnya kebijakan yang diambil oleh Bupati Puncak Jaya ini terkait penertiban pegawai adalah berangkat dari rasa keadilan bagi pegawai yang benar-benar melaksanakan tugas dengan baik di tempat tugasnya “Karena selama ini banyak pegawai yang benar-benar bekerja sampai overload ataupun lembur dan merasa tidak adil karena ada pegawai yang hanya berada di luar tempat tugas tetap menerima gaji dan tidak melaksanakan tugas baik” ungkap Chris.

Pihaknya juga mengatakan ini merupakan jawaban atas perbaikan kinerja BKPPD Kabupaten Puncak Jaya yang berhubungan dengan hasil LHP BPK RI tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Nomor 800/382/SET tanggal 7 Juni 2021.

Chris menyebutkan bahwasanya dalam LHP tersebut ada indikasi temuan yang cukup signifikan yang mengakibatkan kerugian negara. Hal tersebut meliputi pegawai tidak aktif (meninggal dunia, pensiun, tugas belajar/ijin belajar, tidak aktif tanpa alasan, namun masih dibayarkan gaji dan tunjangannya.

“Dengan adanya pertemuan ini Bupati Puncak Jaya sudah memberikan ketegasan agar pada bulan ke 5 setelah 4 bulan berturut turut gaji dibayarkan, dan pada bulan ke 5 gaji harus di stop atau diberhentikan, dan ini sudah menjadi keputusan yang nanti akan diedarkan Surat Edaran Bupati dan diikuti oleh seluruh OPD di Kabupaten Puncak Jaya, sehingga dengan adanya tindakan yang telah diambil. Kedepannya kita harapkan temuan – temuan seperti ini akan lebih menurun” harapnya.

Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM telah memberikan kebijakan untuk keluarga dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal agar diberikan toleransi sampai bulan september untuk mengurus berkas-berkas pensiun tetapi sampai bulan september belum melengkapi berkas pensiun maka pada bulan oktober tahun ini gaji dan nama harus dikeluarkan dari daftar gaji.

“Jika keluarga belum mengurus berkas pensiun sampai bulan yang telah ditetapkan maka, gaji yang selama ini diberikan kepada keluarga bersangkutan akan diberhentikan dan tidak dibayarkan lagi” tutup Christomus Barguna.

#HumasPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Puncak Jaya. Instagram : @arfan_febriyan

Leave A Reply