KISRUH PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PAPUA, BUPATI YUNI ANGKAT BICARA

0

Pers Release No. 083/HumasPJ/VI/2021

Mulia – Menanggapi kisruh terkait Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua di Jayapura yang diisukan akan ada gelombang unjuk rasa, Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM ikut angkat bicara.

Dr. Yuni Wonda mengatakan bahwa menurutnya dinamika pemerintahan sudah ada aturan yang mengatur tentangnya. “Penunjukan sudah ada aturan berlaku sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian juga ikut diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN. Dalam peraturan tersebut disitu pengertiannya disebutkan bahwa jika pejabat definitif tidak berada di tempat tugas atau berhalangan maka pejabat sementara oleh pimpinan diatas harus mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan surat atau radiogram untuk pelaksanaan tugas sehari hari sebagai Gubernur agar tidak terjadi kekosongan pimpinan” imbuhnya.

Bupati menjelaskan dalam konteks Plh. atau Plt. seharusnya dijelaskan dengan baik kepada publik. Menurutnya kewenangan pejabat pelaksana tugas maupun harian memiliki batas. Bukan berarti mengambil semua tugas yang melekat pada pejabat defenitif diambil alih.

“Ada sebagian kewenangan menyangkut dengan pengelolaan anggaran, pengangkatan, pemindahan ASN tetap melekat atau tetap berkoordinasi dengan pejabat definitif tersebut. Sementara tugas lain yang menyangkut dengan administrasi maupun surat-surat bahkan pelayanan publik lain harus berjalan sesuai tanpa harus berkordinir dengan pejabat definitif, jadi segala tugas yang ada melekat pada Gubernur tidak harus semua diambil alih” Jelas Dr. Yuni saat ditemui seusai Apel Gabungan ASN, Senin (28/06).

Menurutnya kejadian ini bukan pertama kali di Papua namun ada beberapa daerah yang memang ketika pejabat definitif tidak berada di tempat tugas maka sudah biasa Pemerintah Pusat mengeluarkan Surat untuk menunjuk sebagai Pelaksana Tugas Harian dalam hal pejabat defenitif berhalangan tetap atau sementara. Kejadian seperti itu menurut Bupati jangan dipolitisir.

Dirinya berharap sebagai pejabat atau tokoh harus melihat aturan secara utuh dan bukan setengah – setengah apalagi dalam bentuk provokasi kepada masyarakat karena sebagai pejabat publik jika salah menerjemahkan maka dampaknya akan merusak. “Saya berharap dengan adanya kisruh ini kita tidak politisir hal-hal yang kita tidak inginkan dan harus melihat aturan secara menyeluruh” harapnya.

Sebelum menutup, Bupati mengimbau kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya yang berada di Jayapura agar tidak termakan dengan isu yang beredar. “Saya himbau tidak terprovokasi oleh oknum – oknum tertentu tapi biarlah semua ini adalah kewenangan pemerintah. Jadi kalau ada hal – hal yang perlu dikonsultasikan biarlah itu antara bawahan dan pimpinan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Peran komunikasi pimpinan dengan hati yang baik supaya dapat menjelaskan kepada masyarakat dan dipahami dengan baik.”pungkasnya.

“Jadi saya minta sekali lagi kepada Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya termasuk Mahasiswa tidak boleh terlibat didalam aksi ataupun memprovokasi” tegas Bupati Yuni.

Dirinya ikut mengajak agar semua pihak mampu menahan diri menjelang pagelaran PON XX Papua dengan mewujudkan Papua sebagai tanah Aman dan Damai.

#HumasPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Puncak Jaya. Instagram : @arfan_febriyan

Leave A Reply