*KAWAL PENYERAPAN ANGGARAN 2020, BAPPEDA LAKUKAN RAPAT MONITORING MEJA*

0

Pers Release No : 095/PR/Humaspj/IX/2020

Mulia_Pemerintah kabupaten Puncak Jaya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan Rapat Monitoring Meja guna memantau dan membahas pencapaian penyerapan anggaran APBD tahun 2020 yang pembukaannya dibuka langsung Plt. Sekda Tumiran, S. Sos, M. AP bertempat di Ruang UKP Kantor Bupati Puncak Jaya, Rabu (2/9).

Ditemui oleh media setelah pembukaan, Tumiran, S.Sos, M.AP selaku Plt. Sekda bahwa kegiatan ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo, agar para KDH menggenjot penyerapan anggaran di daerah dimasa pandemi untuk mengembalikan fungsi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu dilakukan pemanggilan kepada Pimpinan OPD untuk mengevaluasi itu. “Monitoring Meja kali ini kami ingin memastikan kegiatan mana yang sudah berjalan, kegiatan mana yang belum berjalan, kegiatan mana yang sudah dilakukan kontrak serta kegiatan mana yang belum dilakukan kontrak sampai kendala yang dihadapi baik teknis maupun non teknisnya”Ujar Tumiran.

Secara fungsional tugas pokok monitoring yang melekat pada OPD Bappeda selaku Plt. Sekda, dirinya menekankan kepada jajarannya baik Bappeda, Inspektorat dan BPKAD guna duduk bersama mencocokan dan melakukan rekonsiliasi serta validasi data yang dikeluarkan Bappeda sinkron dengan realisasi keuangan, sehingga laporan ke pimpinan (Bupati) adalah data yang valid.

Plt. Sekda mengungkapkan bahwa “Sesuai dengan Permenkeu Nomor 35 bahwa, dampak Wabah Covid-19 mengakibatkan adanya pengurangan dan penyesuaian anggaran diberbagai level, perubahan postur APBN yang tersedot akibat upaya pencegahan Covid dan bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi sangatlah berdampak pada APBD di kabupaten/Kota, termasuk dalam hal ini adalah APBD Kapupaten Puncak Jaya. Maka dari itu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan Pagu anggaran yang diberikan oleh Pusat. Rapat Monitoring pada hari ini juga kita akan memastikan kegiatan mana yang bisa dipastikan berjalan dan kegiatan mana yang tidak bisa dijalankan yang sudah disesuaikan dengan penyesuaian Menteri Keuangan tersebut” tambah Tumiran.

Memang patut disadari bahwa penurunan produktivitas daerah banyak dialami oleh sektor ekonomi bahkan sampai pada pelayanan publik baik skala nasional maupun daerah. Hal itu merupakan ekses dari wabah covid yang santer diberitakan di beberapa media yang semakin hari menunjukkan peningkatan angka kasus meskipun masih optimis diikuti jumlah pasien sembuh yang fluktuatif.

Disisi lain pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini menyentuh minus 5%, masih menjadi mimpi buruk apakah Indonesia akan masuk dalam zona resesi sebagaimana yang diungkapkan para ahli ekonom nasional.

Terlepas dari itu, susuai data bahwa status Puncak Jaya yang masih dalam zona hijau diungkapkan Plt. Sekda merupakan peluang yang harus diambil baik OPD maupun rekanan untuk menuntaskan semua proyek vital didaerah. “saya Juga berharap Kepada Para Kepala OPD supaya tidak menjadikan Pandemi Covid ini sebagai alasan untuk menunda-nunda pekerjaan, karena daerah kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan tentunya tidak mengkesampingkan protokol kesehatan” harap Tumiran.

Pihaknya berharap bahwa monitoring ini jangan dianggap sebagai rutinitas biasa dan sepele. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik dari instansi pendukung sangatlah penting untuk menunjang kelancaran pembangunan guna pencapaian Visi Misi KDH menjadi efektif dan efisien. Data progres pembangunan dapat menjadi bahan monitoring pimpinan juga seharusnya menjadi evaluasi dan koreksi masing-masing OPD yang serius dan disiplin menjalankan kegiatan.

Ditempat berbeda, Kepala Bappeda, Dr. Pilemon Tabuni, S.IP, M.Si yang ditemui disela – sela rapat mengungkapkan bahwa “Seluruh perencanaan dilakukan mulai dari awal hingga waktu yang ditentukan Bappeda memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring meja atau evaluasi kegiatan karena itulah kita libatkan semua Kepala OPD dalam kegiatan ini untuk mengetahui sudah sejauh mana kegiatan yang telah berjalan ataupun yang belum jalan sama sekali untuk selanjutnya kita rekomendasikan ke Tim TAPD dalam perubahan anggaran”, Jelas Pilemon.

Pilemon juga menambahkan bahwa “Ada masyarakat yang bertanya langsung ke Bappeda terkait kegiatan yang diusulkan masyarakat namun belum juga terealisasikan, sehingga kami dari Bappeda harus menjelaskan baik. Terutama terkait perbedaan tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini yang dikarenakan Pandemi Covid 19” tambahnya.

Pihaknya berharap, keseriusan dari OPD untuk benar melaporkan dan benar menindaklanjuti adalah merupakan langkah positif guna mempertahankan opini WTP daerahnya. Proaktif dari berbagai pihak, baik Kepala OPD, Sekretaris, Bendahara serta pihak ketiga juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang valid dan bukan sekedar dibaut-buat.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD ini, rencananya akan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut (2-3/9) di Kantor Bappeda Pagaleme sesuai jadwal yang telah direncanakan. Rutinintas ini juga melibatkan Inspektorat sebagai instansi pengawas pemerintahan dan pembangunan daerah juga sebagai prosedur awal sebelum nantinya akan dilakukan monitoring lapangan.

#HumasPJ

Share.

About Author

Leave A Reply