JATAH BERAS ASN LAMBAT, BUPATI YUNI JELASKAN ALASANNYA

0

Pers Release No. : 033/HumasPJ/III/2021

Mulia- Seusai pelaksanaan Apel Gabungan ASN, Instansi Vertikal, CPNS 2013/2018 dan Ormas dilingkungan Pemda Puncak Jaya, sejumlah PNS mengeluhkan keterlambatan jatah beras Pegawai Puncak Jaya yang belum diterima sejak bulan Agustus tahun 2020 lalu. Kendati telah dijelaskan seminggu sebelumnya, rupanya rasa tidak puas masih ingin dilontarkan oleh ASN.

Hal itu dilakukan agar mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati Puncak Jaya. Diterima langsung oleh Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM didampingi Sekda Tumiran, S.Sos, M.AP dan jajaran Eselon II sejumlah ASN angkat bicara.

Mewakili aspirasi pegawai yang hadir, Elita Telenggen menyampaikan jika ASN terus mempertanyakan kendala dan keseriusan pimpinan terkait persoalan beras yang sampai saat ini belum ada. Desakan tersebut diungkapkan karena hampir 7 bulan lamanya beras pegawai tersebut terlambat.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Yuni Wonda menjelaskan “Menyangkut dengan beras kami mengalami penundaan bahkan belum menyalurkan. Bukan hanya sekarang tetapi sejak 2 tahun lalu sudah biasa terjadi. Cara penyaluran beras dulu dengan sekarang sangat berbeda sekali. Kalau dulu dari PD. Irian Bhakti sampai ke penyaluran Dolog Wamena langsung masuk ke distributor jadi angkutannya langsung masuk ke Kabupaten Kota khususnya di pegunungan ini, sekarang ini aturan baru jadi harus dilelang/tender dan kontrak harus ditandatangani baru dapat diproses” jelas Bupati.

Bupati juga memastikan bahwa keterlambatan itu bukan karena sengaja atau ada permainan mafia beras demi keuntungan sepihak sebagaimana yang diisukan oknum tertentu.

Dirinya menyatakan jika Website dan media belum mengumumkan siapa yang lolos pihak ke 3 pun tidak berani mengambil resiko, karena takutnya ketika menunjuk orang dari Pd. Irian Bhakti untuk mengelola beras atau menjadi distributor angkut dan ada permainan maka akan sulit melakukan pengembalian kerugian. Menurutnya hal tersebut merupakan pengalaman.

Selanjutnya Bupati Yuni menjelaskan bahwa peristiwa ini juga dialami di beberapa Kabupaten lain di pegunungan. Hingga saat ini juga belum menerima beras pegawai dikarenakan masih menunggu tender. Dirinya mengatakan hal itu diluar kewenangannya. “Semua kebijakan di Irian Bhakti kita sudah bicara sampai ke Gubernur untuk dibantu dulu. Namun mereka juga tidak ingin mengambil resiko. Kalau ada Kabupaten sudah terima bisa tunjukkan. Saya sudah komunikasi dengan Bupati lain juga belum terima” terang Yuni.

Guna mengatasi hak tersebut, pihaknya akan mengambil kebijakan untuk menalangi sementara penyaluran beras untuk 2 bulan dari stok yang ada. menurutnya kebijakan itu suka tidak, suka mau tidak mau harus diambil dengan resiko demi kesejahteraan pegawainya.

Bupati Yuni menambahkan “Selain itu saat ini kita juga tidak akan menerima beras raskin untuk masyarakat yang oleh Pusat dialihkan dalam bentuk program E-Kios Kementerian Sosial yang tiap KK hanya terima 250 ribu saja. Hal itu juga kami bersama Bupati lainnya di Papua lainnya sudah tegas menolak. Akan tetapi pusat bersikeras bahwa hal itu sudah menjadi keputusan mereka”Ungkapnya.

Selepas penyampaian aspirasi, ASN yang puas menerima penjelasan secara teratur membubarkan diri menuju kantor masing – masing.

#HumasPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Puncak Jaya

Leave A Reply