EVALUASI TENAGA KESEHATAN, BUPATI : JANGAN JADI KEBIASAAN SEOLAH TIDAK ADA SANKSI

0

Nomor Pers Release : 081/VI/HumasPJ

Mulia_Bertempat di Ruang Poli RSUD Mulia, Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S. IP, MM pimpin rapat evaluasi khusus bagi tenaga kesehatan, Kamis (24/6).

Rapat tersebut merupakan rangkaian sejak tiga hari sebelumnya dalam rangka pengecekan dan evaluasi ASN baik PNS, CPNS maupun tenaga honorer. Didalamnya juga dilakukan konsultasi terkait 1001 persoalan dunia pelayanan medis. Hadir dalam rapat Kadinkes Eliatas Telenggen, S. IP bersama Kepala BKPPD Christomus Barguna, SE, M.Si selaku moderator. Selain itu hadir Asisten Bid Ekonomi dan pembangunan SETDA Esau Karoba, S. Pak, M. Si dan kepala RSUD Mulia dr. Bearly Lokopessy dan kepala Puskesmas Mulia drg. Miftahul Huda bersama tenaga kesehatan.

Dalam evaluasi, Dirut RSUD dan Kepala Puskesmas menyebutkan satu persatu status, keadaan dan keberadaan bawahannya.

Bupati dalam arahannya menyebutkan “Hari ini kita mau disiplinkan semua pegawai total 3.000 lebih. Ada pegawai yang ijin cuti dan meninggalkan tugas lama, meninggal dunia, tugas belajar lama, namun hak hak tetap diterima.” ujar Bupati.

Ditemui wartawan seusai rapat, dari kasus dan persoalan indisipliner bawahannya, Bupati Puncak jaya membeberkan 7 poin keputusan tegas diantaranya :
(1) Pegawai yang sudah meninggalkan tugas satu tahun atau lebih, terhitung bulan depan langsung dihapus dari daftar gaji, (2) Pegawai yang telah meninggal dunia, diberikan kesempatan 4 bulan diberikan/dijalankan hak baik gaji dan, sebagainya untuk membantu mengurus persyaratan pensiun. Apabila, sampai bulan september atau oktober belum diurus, ybs langsung dihapus dari daftar gaji, (3) Pegawai yang sedang ijin urusan pribadi diluar dinas selama 1 sampai 4 bulan, akan diberikan surat panggilan untuk kembali melaksanakan tugas, (4) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar/TB (Sarjana/S1) melebihi batas waktu normal diberikan toleransi sesuai aturan 4 tahun, kalau ada penundaan diberikan kebijakan toleransi sampai 5 tahun. Jika masih belum diindahkan, maka diberikan sanksi berupa penghapusan bantuan TB sampai pencabutan SK TB, (5) Pegawai yang tidak anakan tugas dengan alasan apapun dan tanpa keterangan baik di Mulia, di distrik maupun luar daerah, dilayangkan surat teguran keras untuk kembali. Sanksi tegas diberikan berupa dihapus daftar gajinya jika dalam 2 minggu tidak aktif kembali, (6) Terkait kasus ASN yang melakukan pinjaman kredit PNS dan meninggalkan tugas karena alasan tidak mampu membiayai keluarga karena gaji habis karena kredit, maka selanjutnya kebijakan untuk kewenangan ijin kredit saya tarik. Pihaknya menyebutkan ada kasus PNS Gol. I kredit 100 sampai 200 juta dengan termín sampai puluhan tahun bahkan, sampai pensiun dengan jaminan SK PNS. Setelah itu tidak bekerja dengan alasan gaji habis di kredit, (7) Pegawai yang hendak kredit harus dengan alasan logis dan memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Selain itu dibatas jumlah pinjaman tertentu dengan ijin tertulis dari Bupati.

Bupati mengatakan keputusan melarang kredit dikarenakan, hal itu bisa, menjadi alasan tidak melaksanakan kewajiban dengan trgadainya SK PNS. Bupati menilai tujuannya dilakukan pembatasan adalah agar gaji yang diberikan oleh negara sesuai dengan kinerja dan pelayanan yang diberikan pegawai seimbang.

Bupati mengakui jajarannya belum terlambat membenahi apraturnya karena pada tahun pertama dan kedua kepemimpinannya lebih diprioritaskan pada penyelesaian masalah Keamanan dan ketertiban. Dengan terciptanya pemulihan situasi keamanan pada distrik, saat ini pihaknya mulai mendorong penuh kepada PNS untuk terjun ke distrik untuk meningkatkan pelayanan yang diawali dengan pengecekan personil.

Menutup statementnya, Bupati mengatakan bahwa keputusan tersebut menjadi barometer pelaksanaan tugas dilapangan dan pelayanan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. “Dengan Ketegasan ini, diharapkan Puncak Jaya semakin maju. Jangan sampai jika kami tidak mengambil keputusan tegas, dikhawatirkan nanti jadi kebiasaan dan paradigma gampang saja karena, tidak ada saksi yang tegas.” tutup Dr. Yuni.

#Humaspj

Share.

About Author

Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Puncak Jaya. Instagram : @arfan_febriyan

Leave A Reply