DUGAAN OKNUM ANGGOTA DPRD JADI OTAK KISRUH MASALAH KAMPUNG, KETUA DPRD AKAN SELIDIKI SECARA INTERNAL

0

Pers Release No: 037/HumasPJ/III/2021

Mulia- Ratusan masyarakat berkumpul untuk menyampaikan aspirasinya dihalaman Kantor DPRD Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya sekitar pkl. 11.00 WIT, Kamis (25/3).

Kelompok masyarakat yang datang disambut dan diterima baik oleh Ketua DPRD Zakarias telenggen bersama Wakil Ketua I DPRD Miren Kogoya Si. Kom dan Wakil Ketua II DPRD Yoranius Wonda bersama jajaran anggota DPRD. Hadir pula Kapolres Puncak Jaya AKBP. Drs. Mikael Suradal, MM dan personil Polres Puncak Jaya.

Juru bicara massa yang hadir Irianto Wonda menyampaikan kekecewaannya terhadap isu beredar serta aspirasinya kepada DPRD “Mewakili masyarakat saat ini, kami meminta oknum SG untuk hadir dan dibuatkan surat panggilan, karena selama sidang DPRD, oknum SG tersebut tidak pernah berada di tempat namun membuat kegaduhan serta isu ditengah masyarakat” ujarnya.

Dari aspirasi yang disampaikan masyarakat menginginkan agar orang yang bersangkutan duduk untuk menyelesaikan masalah dan tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Masyarakat meminta Kapolres untuk membuat surat panggilan kepada yang bersangkutan agar bisa segera mengklarifikasi.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Zakarias Telenggen menuturkan “Aspirasi kami tetap terima, namun kita memiliki cara untuk menyelesaikan masalah” tuturnya.

Senada dengan hal itu Wakil Ketua I Miren Kogoya, Si.Kom menambahkan “Kami berharap masalah ini segera selesai dan sebagai DPRD kami juga tidak memihak kepada siapapun, kami DPRD mengambil posisi netral. Segala aspirasi kami tetap tampung. Kita tidak menginginkan daerah ini kacau untuk itu mari kita bersama-sama menjaga daerah ini tetap aman.” Ungkapnya.

Pihaknya juga menjanjikan apabila setelah diselidiki secara internal oknum DPRD tersebut terbukti melakukan perbuatan menghasut dan memprovokasi masyarakat terkait pelantikan kepala kampung pihaknya akan melakukan klarifikasi. “Jika memang benar ada salah satu anggota kami yang bermain maka kami akan paanggil untuk meminta klarifikasi” jelasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kapolres AKBP. Drs. Mikael Suradal, MM memberikan pemahaman kepada yang hadir sebagaimana aturan berlaku. “Menyampaikan aspirasi tidak dilarang, namun ada aturannya, tidak ada persoalan yang tidak bisa dibicarakan. Kita memiliki acuan yaitu undang-undang, seorang polisi tidak dapat langsung menangkap sembarangan kecuali orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana. Penanganan anggota DPRD adalah sepenuhnya wewenang DPRD, namun apabila orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka boleh segera diproses hukum di kepolisian” terang Kapolres.

Dirinya menyatakan “Apabila tidak terpenuhi unsur tindak pidananya tidak perlu kita takut, yang perlu kita sampaikan kepada warga masyarakat bahwa masyarakat harus paham kalau memang ada penegakkan hukum mari kita hormati, jangan masyarakat terseret arus yang tidak jelas” ujarnya.

#HumasPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Puncak Jaya

Leave A Reply