DISERANG ISU PENGGELAPAN DANA DESA 2019, BUPATI PUNCAK JAYA BERI KLARIFIKASI

0

Pers Release No: 085/HumasPJ/VII/2020

Mulia_Sempat diserang isu miring penggelapan Dana Desa 2019, yang diangkat oleh beberapa oknum, Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, S. Sos, S. IP, MM segera lakukan klarifikasi dan jumpa pers.

Bertempat di halaman Kantor Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, S. Sos, S.IP, MM selepas apel gabungan mengatakan bahwa “Ada informasi yang beredar yaitu dimana pada tahun 2019 saya dituduh melakukan penggelapan Dana Desa untuk digunakan kepentingan lain, bahkan oleh oknum tertentu dana tersebut untuk menutupi utang pilkada. Terkait hal itu saya telah memenuhi undangan kejaksaan tinggi papua di Jayapura sudah kami lakukan klarifikasi beberapa waktu lalu” ungkap Bupati Yuni.

Tuduhan tersebut direspon dengan santai dan bijaksana oleh Bupati. Selama menjalankan roda pemerintahan yang memasuki tahun ketiga, tidak sedikit cobaan, tuduhan bahkan fitnah yang dihembus oleh oknum tertentuyang dimaksudkan untuk menggoyang bahkan mencoba merusak citra dirinya sebagai Bupati.

Menurut Bupati Puncak Jaya ada beberapa oknum dan kelompok tertentu yang dengan sengaja melaporkan dirinya ke Kejaksaan Papua, “Setelah kami datang dan memberikan klasifikasi, oknum tersebut tidak dapat membuktikan dan tidak memiliki bukti otentik, sehingga tuduhan tersebut menjadi palsu” Jelasnya.

Bupati juga menjelaskan “Mengenai dana desa, proses giliran dana desa yang bersumber dari APBN berasal dari pusat langsung kirim ke KPKN Wamena kemudian dari KPKN Wamena dikirim langsung ke kas Bank Papua cabang Mulia kemudian ke Kepala Keuangan akan keluarkan SP2D kemudian Kepala DPMK keluarkan rekomendasi administrasi yang lengkap lalu dari Bank Papua dengan otomatis langsung pindahkan ke rekening desa masing-masing jadi tidak mampir ke mana-mana. Dan hanya kepala kampung yang berhak untuk melakukan pencairan” jelas Bupati.

“Isunya, Bupati melakukan pemotongan dana desa, ada dari APBN dan ADD yang merupakan 10% dari APBD yang kita anggarkan untuk ADD yaitu biaya administrasi dan lain-lain atau honor, isu yang dikembangkan lebih kepada kepentingan politik dan oknum tertentu bukan pada yang mereka laporkan yaitu penggelapan dana desa. Setelah dibuktikan seluruh pihak dilakukan pemanggilan namun tidak ada satupun yang bisa membuktikan dan ini merupakan fitnah” tambah Yuni.

Menutup statmentnya Bupati berharap agar masyarakat tidak termakan isu dan penipuan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya ini bukan hal yang baru, Bupati Yuni juga berharap agar pemerintahan semakin dikuatkan untuk terus membangun pemerintahan yang lebih baik.

#HumasPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Puncak Jaya

Leave A Reply