BUPATI YUNI TEGASKAN AHLI WARIS PNS SEGERA URUS PENSIUN BATAS BULAN OKTOBER, KALAU TIDAK DELETE

0

Pers Release No: 105/ProkompimPJ/VIII/2021

Mulia- Sebagai rutinitas diawal pekan, Pemda Puncak Jaya melaksanakan Apel Gabungan ASN, Instansi Vertikal, CPNS, Tenaga Honorer, dan Ormas dilingkungan Pemda Puncak Jaya, bertempat di Halaman Kantor Bupati Puncak Jaya, Senin (23/08).

Dalam amanatnya Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM menyampaikan Terimakasih kepada seluruh tim kepanitiaan, ASN, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan HUT RI Ke-76 sehingga pelaksanaan pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Bupati Dr. Yuni menuturkan terkait surat resmi dari BPKP harus menjadi perhatian serius terutama Kepala OPD, Kepala Dinas, Badan, Kepala Distrik, dan Kepala Kantor “Surat dari BPKP yang tidak terdaftar secara resmi di aplikasi PUPNS didalammya ada banyak hal , pertama mungkin meninggal dunia sehingga dia tidak melakukan pendaftaran ulang, yang kedua pegawai yang bersangkutan tidak pernah aktif sehingga waktunya melakukan PUPNS dia tidak melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas. Bahkan ada yang sudah pensiun sampai 8-10 tahun dianggap bahwa mereka tidak terdaftar” ucap Bupati. Penekanan Bupati tersebut adalah tindaklanjut rapat rekonsiliasi PNS yang terindikasi tidak terdaftar di SAPK BKN di Jakarta.

Terkait surat edaran Bupati Puncak Jaya dirinya mengingatkan kepada seluruh ASN “Sebelum surat dari BPKP ada, sudah pernah ada surat edaran Bupati. Bahkan rapat umum dan rapat resmi telah kita laksanakan di Aula Sasana Kawonak beberapa bulan yang lalu, itu pemberlakuannya sudah jelas dalam surat edaran” jelas Bupati. Menurutnya sebelum terbitnya surat tersebut tentu lembaga negara seperti Kemwndagri, BKN, BPKP dan Polri telah memiliki MOU guna menertibkan pegawai negeri.

Bupati Yuni dalam kesempatan itu juga mewarning jajaran kepala OPD untuk lebih berhati-hati dalam mengurus kepegawiaan para stafnya dikarenakan kelalaian yang berpotensi merugikan negara.

Dirinya menegaskan “Jika ada yang sudah tidak aktif, kepala OPD ingat baik jangan sampai ada surat dari BPKP atau dari KPK karena saudara yang tandatangan uang yang keluar dari kas bendahara, saya ingatkan sebelum terjadi, surat ini sudah tidak main-main lagi jadi ingat sisa 2 bulan jika sampai bulan oktober masih ada yang belum mengurus maka resmi kami laporkan kepada BPKP dan BPK bahwa yang bersangkutan tidak berada ditempat atau telah meninggalkan tugas sekian tahun dan saat itu juga gaji akan dengan otamatis kami delete” tegas Bupati.

Bupati menyentil contoh kasus oknum kepala OPD melalui komunikasi telepon yang masih mencoba melakukan ganti PNS yang meninggal dengan sanak keluarga terdekat dengan modus agar gajinya jalan terus. Secara tegas bupati mengatakan tidak untuk aksi ganti ASN yang terlah meninggal dunia dengan cepat mengurus pensiun meninggal oleh ahli warisnya secepatnya.

#Prokompim

Share.

About Author

Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Puncak Jaya. Instagram : @arfan_febriyan

Leave A Reply