BUPATI PUNCAK JAYA BUKA BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021, MINTA PNS SERIUS BERTANYA SOAL KEPEGAWAIAN

0

Pers Release No : 153/ProkompimPJ/XI/2021

Mulia -Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas PNS, dihelat Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 bagi kepegawaian OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang dibuka langsung oleh Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.IP, MM. Bertempat di Aula Sasana Kantor Bupati Puncak Jaya, Rabu (10/11). Kegiatan itu merupakan rangkaian bersama rembuk Stunting Dinas Kesehatan yang dibuka bersamaan.

Mendampingi Bupati, Sekda Tumiran, S.Sos, M. AP bersama pejabat Eselon II dan III, Para Asisten dan Staf Ahli dilingkungan Pemda Puncak Jaya.

Adapun hadir mewakili Kepala BKPPD, Plh. Kepala, Risa Siswojo dan Kabid Kepegawaian Yulianus Nauw yang bertindak selaku moderator. Selain itu hadir Kabag Ortal Temin Enumbi dan Para kasubbag kepegawaian dan umum dari tiap OPD sebagai peserta Bimtek.

Dalam laporannya, Asisten Administrasi Umum Setda, Ordianto Baruri, S.Pt menyampaikan “Dasar pelaksanaan bimbingan teknis yaitu berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, peraturan pemerintah No 30 Tahun 2019 serta SE Per Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021” ungkapnya.

Dirinya menuturkan tujuan pelaksanaan bimtek PNS antara lain “Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada pengelola kepegawaian di OPD serta memberikan pemahaman yang sama bagi pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing” tutur Ordianto.

Menurutnya perubahan aturan kepegawaian dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi serta menuju era merit sistem kini menjadi tuntutan bagi abdi negara

Adapun narasumber yang hadir sebanyak 2 orang dari BKN Kanreg IX Jayapura. Pelaksanaan penyampaian materi dilaksanakan secara langsung dalam 1 hari serta disediakan sesi konsultasi untuk tanya jawab seputar persoalan kepegawaian.

Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda dalam sambutannya berharap para Kepala OPD dan staf dapat memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh para narasumber, karena regulasi banyak yang berubah dan banyaknya aturan yang berubah membuat para peserta harus memanfaatkan waktu yang telah disedikan untuk bertanya.

Disamping itu Bupati berharap agar tangung jawab kepegawaian harus dipahami oleh personal masing-masing ASN bukan hanya pejabat pengelola kepegawaian saja. “Persoalan kepegawaian jangan pandang remeh, karena sudah menjadi kewajiban PNS untuk mengikuti aturan dalam meniti karier sebagai PNS. Penilaian Kinerja juga harus kepala OPD pahami agar dalam melakukan penilaian benar-benar objektif dan bukan sekedar formalitas saja.” tuturnya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa toleransi untuk pegawai yang sudah pensiun, meninggal dunia atau mutasi sudah habis sejak 4 bulan lalu dan terakhir bulan November. Sehingga saat ini, PNS/ahli waris sudah harus melaporkan cepat kepada PPK melalui Kepala BKPPD untuk mengurus persyaratan Mutasi/Meninggal Dunia atau Pensiun.

Bupati yang juga mantan Sekda itu berpesan kepada yang hadir untuk sering bertanya kepada narasumber yang datang jauh-jauh dengan serius. Momen itu diharapkan menjadi kesempatan bagi PNS untuk lebih memahami hak dan kewajiban sebagai PNS.

#Prokompimpj #otsuspapua #asn #puncakjaya #papua

Share.

About Author

Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Puncak Jaya. Instagram : @arfan_febriyan

Leave A Reply