BERI KLARIFIKASI, DPRD PUNCAK JAYA BANTAH DUKUNG KEJATI PAPUA TUNTASKAN KASUS DANA DESA

0

Pers Release No: 021/HumasPJ/III/2021

Mulia- Pemberitaan beberapa media yang direlease beberapa waktu yang lalu, terkait demo pengusulan kasus Dana Desa dibantah keras oleh DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Senin (1/3).

Berita yang mencuat adalah bahwa DPRD Kabupaten Puncak Jaya mendukung gelar perkara oleh Kejaksaan Tinggi Papua untuk menuntaskan tuduhan penyelewengan Dana Desa tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya yang dianggap telah merugikan negara.

Hal tersebut dibantah keras oleh DPRD Puncak Jaya. Ditemui oleh media di Ruang Sidang DPRD, Ketua Komisi B, Mendi Wonorengga menegaskan bahwa pemberitaan di media baik media online maupun TVRI Papua sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh mereka saat itu. Dirinya mewakili DPRD Puncak Jaya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya.

Mendi Wonorengga mengungkapkapkan kronologis sesungguhnya bahwa hari Jumat lalu (27/2) memang benar DPRD menerima aspirasi dari kelompok masyarakat namun belum memberikan reaksi bahkan belum menanggapi. “Hal yang sebenarnya kami sampaikan pada saat demo kemarin adalah kami masih menunggu 3 pimpinan untuk kembali ke tempat tugas untuk membahas aspirasi tersebut. Kami tidak pernah memberikan pernyataan bahwa kami mendukung untuk diteruskan ke Kejaksaan Tinggi” tegas Mendi.

Pihaknya juga membantah keras bahwa DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan Polres, Kepala Distrik, dan Kepala Kampung untuk mengawasi masalah tersebut. Kedua statement tersebut menurutnya sudah diplintir oleh oknum tertentu.

Sekretaris Komisi A DPRD Nelson Y. Yoman dalam kesempatan tersebut ikut memberikan pernyataan sikap terkait berita yang tidak benar tersebut. Dalam surat pernyataannya ditegaskan sikap DPRD Puncak Jaya diantaranya tidak pernah mengemukakan berita-berita yang dipublikasikan tersebut, tidak pernah membahas tentang dana desa, tidak pernah menyetujui gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Papua, dan tidak pernah menyatakan bahwa akan membentuk panitia khusus untuk membahas tentang perkara yang diajukan oleh aspirasi masyarakat tersebut.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD, Samuel Telenggen menambahkan “Sebagai Lembaga DPRD di Kabupaten Puncak Jaya kami tidak ingin lagi mengorbankan masyarakat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, kami tidak ingin masyarakat kembali berperang untuk ketiga kalinya. Kami berharap agar tidak ada lagi oknum-oknum yang menyebarkan berita-berita hoax” ucap Samuel.

#HumasPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Puncak Jaya. Instagram : @arfan_febriyan

Leave A Reply