98 TON BERAS PEGAWAI TIBA, BUPATI MINTA ASN BELAJAR MOVE ON DARI BERAS KE PANGAN LOKAL

0

Nomor Pers Release :042/PR/HumasPJ/III/2021

Mulia_Polemik keterlambatan beras pegawai yang dialami PNS Kabupaten Puncak Jaya kini bak beroleh angin segar. Meski tidak sepenuhnya terealisasi. Perlu diketahui, seminggu lalu, Bupati menalangi 2 bulan jatah beras pegawai Puncak Jaya dari sumber lain dikarenakan kondisi mendesak dari Pegawai.

Dari sejak pukul 07.00 WIT sebanyak 19 unit Truk bermuatan beras pegawai memasuki Lapangan Alun-alun Kota Baru yang mengikuti Apel bersama ratusan ASN dan peserta apel lainnya. Ditemui disela kagiatan, Kabag Kesra Istinus Kokoya mengungkapkan total sebanyak 98.580 Kg jatah beras pegawai untuk 2 bulan sesuai petunjuk Bapak Bupati siap didistribusi.

Bupati Puncak Jaya, Dr. Wonda Wonda, S. Sos, S. IP, MM dalam amanatnya dihadapan pejabat, Eselon II, III, Instansi Vertikal dan peserta apel mengungkapkan sisi lain ketergantungan ASN Puncak Jaya bahkan Papua pada umumnya. Kenyataan bahwa keterlambatan beras dari tahun ketahun menjadi alasan klasik yang dialami ASN pedalaman akibat menunggu proses lelang selesai di Irian Bhakti.

Selang seminggu sejak keputusan Bupati, rombongan truk dari Wamena tiba di tempat yang sama sesuai rencana. Pihaknya menyebutkan beberapa distrik yang dilalui telah terlebih dahulu menerima sesuai daftar yakni Distrik Ilu, Yamoneri, gubume, dll. Bupati memerintahkan stafnya untuk didistribusi dengan cermat.

“Saya tahu bahwa kita harus makan dulu baru kerja, oleh karena itu kita sudah keluarkan dana 750 juta Rupiah untuk ongkos angkut. Biaya itu belum termasuk kendala dijalan yang butuh biaya tak terduga. Bukan baru tapi tahun lalu sama modelnya. Beras pegawai terlambat karena tunggu lelang apalagi saat ini beras raskin sudah hilang. Kondisi ini bagi seluruh Papua tidak terima dan pemerintah pusat dengan surat sepanggal (Surat Edaran Kemensos RI) membuat kita mau tidak mau suka tidak suka harus terima kebijakan pusat yang mengganti jatah beras raskin dengan program e-warung. Ketergantungan ini harus disikapi bijak”ujar Bupati.

Ketergantungan akan beras sebagai makanan pokok dinilai Bupati nantinya merupakan ancaman ketahanan pangan yang nantinya seiring waktu jika program beras Pegawai akan ikut dicabut dikhawatirkan membuat kepanikan jika tidak diantisipasi sejak dini.

Wacana demi menjaga ketersediaan stok pangan nasional inilah yang oleh pemerintah pusat akan diambik kebijakan impor beras untuk mengatasi penipisan stok beras terutama jelang hari besar disampinh dampak badai La nina sejak awal tahun 2021 menerjang areal persawahan andalan. Keputusan itu kini menjadi dilema elit politik pada skala nasional.

Terlepas dari keputusan kebijakan impor beras, Dr. Yuni Wonda mengungkapkan “Pertimbangan saat ini lahan persawahan (Jawa dan sulawesi) terdesak, musim yang tidak menentu mengkibatkan sawah dan perkebunan rusak. Kondisi ini tentu berpengaruh pada kebijakan pemerintah pusat akan berubah. Jangan pikir beras selamanya akan ada. Tidak ada jaminan!”Tegasnya.

Menambahkan itu Bupati Yuni mengungkapkan “Pelajaran berharga mengajak kita semua kembali ke makanan alam yang Tuhan kasi. Ada keladi, singkong ubi dengan gizi dan kalori yang baik bahkan sehat. Saya pesan pegawai pulang kantor harus bikin kebun diolah sendiri. Suatu saat beras pegawai nanti lambat laun akan hilang kita dapat terbiasa dan bertahan dengan pangan lokal disekitar halaman” pungkasnya.

Menutup arahannya, Bupati berpesan “Mari kita semua jaga Puncak jaya, kita semua jadi satu. Jika ada isu negatif dan meresahkan masuk, kita tolak keras. Stop isu yang tidak jelas, kita harus fokus pada pelayanan publik, jangan urusi persoalan lain. Kita semua wajib hindari.” tutup Bupati.

#HumasPJ

Share.

About Author

Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Puncak Jaya

Leave A Reply