121 PNS TERINDIKASI TIDAK TERDAFTAR DI SAPK DAN TERANCAM DICORET, SEKDA PIMPIN RAPAT

0

Nomor Pers Release :104/PR/PROKOMPIM/VIII/2021

Mulia_Menindaklanjuti Surat dari BPKP Provinsi Papua pada bulan juli 2021 silam, Pemda Puncak Jaya menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Rekonsiliasi Data Kepegawaian bertempat Di Aula Sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak Jaya (19/8).

Hadir dalam meja pimpinan rapat, Sekda Tumiran, S.Sos,M.AP, Kepala BKPPD Christomus Barguna, SE, M. Si, Kepala Inspektorat Drs. M. Akhyar, M. Si Kepala BPKAD Yubelina Enumbi, SE, dan Asisten Bid. Adm Umum Setda Ordianto Baruri, S. Pt.

Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan pengecekan dan membedah langsung keberadaan terakhir pegawai yang susuai laporan tidak terdaftar namun gaji masih dibayarkan. Selain itu indikasi lain masih terdapat beberapa ASN yang tidak aktif baik sudah meninggal dunia, Pindah ke daerah lain maupun sudah pensiun namun pengurusan berkasnya tidak jelas sudah sejauh mana. Dari data terpantau hampir 90% adalah PNS lama yang telah meninggal dunia atau telah pensiun namun tidak diurus dokumennya.

Selain itu terdapat bebebrapa ASN tidak ikut berpartisipasi mengisi Pendaftaran ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) pada tahun 2016 silam, terancam dihapus dari database kepegawaian.

Dalam arahannya Sekda menyampaikan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi BPKP bahwa masih ditemui PNS non aktif namun gajinya masih berjalan, sehingga direkomendasikan kepada BKN untuk dihapus dari database kepegawaian. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengklarifikasi satu persatu staf kita tentang keberadaan dan keaktifannya. Kalau sudah meninggal, atau pindah bahkan pensiun harus dilaporkan. Kita butuh kejujuran dari kita semua.” jelasnya.

Untuk lebih spesifik rapat khusus pengecekan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan serta Distrik akan dipisahkan agar lebih fokus akan dilakukan.

Dirinya menambahkan “Kemungkinan terburuk jika benar-benar nama yang bersangkutan dihapus karena tidak ada laporan dari kepala OPD, Jangan salahkan kami. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kepala OPD untuk membina.” Ujar Tumiran.

Diduga masih terdapat 121 orang PNS yang tidak tercover dalam SAPK BKN yang terancam terhapus dalam sistem database itulah yang ingin diketahui realitanya di OPD masing-masing.

Sekda juga mengungkapkan bahwa upaya tersebut juga sekaligus langkah penting dalam menyelamatkan keuangan negara yang tersedot sia-sia. Pihaknya menyebutkan bahwa persoalan pegawai adalah benang kusut yang menjadi langganan temuan auditor bukan hanya di daerahnya tetapi didaerah lain juga.

Pihaknya menyebutkan bahwa versi data temuan dari BPKP tentu memiliki dasar berdasarkan daftar gaji yang masih terbayar dan data PUPNS yang diisi secara mandiri.

Chris mengungkapkan bahwa “BKN regional IX Jayapura sejak desember sampai januari menyebutkan ada 120 PNS Puncak Jaya yang tidak masuk dalam aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Ruginya bagi ybs. jika tidak ditindaklanjuti maka dalam mengajukan kenaikan pangkat tidak akan dilayani (nama tidak keluar) karena tidak ada dalam SAPK.

Pihaknya juga menambahkan bahwa bagi PNS yang telah meninggal dunia dan belum mengurus Pensiun agar sesuai keputusan Bupati masih diberi kesempatan sampai bulan september 2021 dengan gaji terusan untuk dipakai membiayai pengurusan. Sedangkan bagi PNS yang akan pensiun kepada OPD untuk diberikan surat pemberitahuan.

“Paling berat jika kasus nama dan NIP tidak sama. Harus dilakukan pemeriksaan oleh BKPPD terkait permasalahan dokumen yang asli, selanjutnya harus diterbitkan surat pernyataan dari PPK (Bupati, Sekda atau Pejabat setara Es. II) yang menyatakan bahwa terjadi kesalahan, kemudian Berkas fisik menyusul dikirim ke pusat dan disidangkan di Jakarta baru bisa diperbaiki” jelas Kepala BKPPD.

Menutup rapat Kepala BPKAD menyebutkan bahwa terkait singkronisasi data dari BPKP dengan aplikasi gaji perlu dukungan dari berbagai OPD. “Jadi PR kita masih ada dengan kepala OPD. Setelah Koordinasi dengan Inspektorat, nanti kami akan terbitkan surat dan akan di teruskan ke OPD agar segera melaporkan bukti surat tanda setoran (STS) gaji dari bendahara mereka yang tidak aktif selama ini. Jadi Rekonsiliasi tidak berhenti sampai disini” Ujar Yubelina.

#Prokompim

Share.

About Author

Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Puncak Jaya. Instagram : @arfan_febriyan

Leave A Reply